Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural secara virtual melalui video conference dari Jakarta, Jumat (19/2/2021).
semarak.co-Forum yang dihadiri hampir 500 perwakilan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah seluruh Indonesia ini membahas tema, fokus, rancangan serta strategi pembangunan pada 2022.
Menteri Suharso berharap perencanaan pembangunan di 2022 dapat semakin terintegrasi antar kementerian/lembaga sekaligus pusat dan daerah. Pemerintah perlu menyusun RKP yang memuat arah kebijakan nasional secara tahunan.
RKP 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L 2022 dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, lanjut dia, serta sebagai masukan penting BUMN dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2022.
“Penyusunan RKP 2022 didahului Forum Konsultasi Publik, evaluasi pelaksanaan RKP 2020, serta penetapan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan,” ujar Menteri Suharso dalam rilis humas melalui WAGroup Bappenas Media, Jumat (19/2/2021).
Hasil evaluasi 2020 menunjukkan, kata dia, pertumbuhan Indonesia yang mengalami kontraksi 2,07 persen akibat adanya pandemi. Pembangunan pada 2022 yang menjadi tahun pemulihan ekonomi diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045.
Salah satunya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). “Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Di sisi lain, reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Suharso mengatakan reformasi ini terdiri atas reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendudukan dan keterampilan. Hasil evaluasi 2020 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan nasional.
Untuk itu, pada 2022, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.
Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan daya beli dan produktivitas. Hal ini, kata Suharso, bisa dilakukan dengan upaya menuntaskan krisis kesehatan, tidak hanya Covid-19, tetapi juga Tuberkulosis yang ada di Indonesia.
Selain itu, kata Menteri Suharso, pemulihan ekonomi juga didorong dengan adanya pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, dan investasi padat karya.
“Sementara itu, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif,” imbuhnya.
Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2022 kali ini. Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.
Menteri Suharso berkata, pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa major project yang diperkuat dengan mekanisme clearing house, sebagai peran utama Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek.
“Upaya tersebut ditujukan untuk menjalankan amanah dan arahan Bapak Presiden agar manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas. Saya menekankan pentingnya sinergi rencana pembangunan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan RKP 2022,” kutip dia.
Tidak hanya itu, dalam RKP 2022 juga diharapkan tidak hanya menampilkan pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi dari sumber lainnya seperti BUMN dan swasta.
Senada dengan Menteri Suharso, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, investasi akan menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi pada 2022.
“Hal ini karena investasi menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak,” imbuh Deputi Amalia.
Tidak hanya itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2022.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pentingnya pendekatan kewilayahan untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada 2022.
Untuk itu, setiap daerah perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau dioptimalkan. “Inilah pembangunan yang berbasis kewilayahan. Memastikan apa yang menjadi target nasional bisa tampil di daerah,” imbuhnya.
Misalnya pertumbuhan ekonomi, kata dia, potensi apa yang bisa dikembangkan, sumber daya berkualitas, karena semua hal berkaitan. “Inilah yang dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi,” ujar Deputi Rudy.
Hal ini dilakukan untuk memastikan transformasi ekonomi yang inklusif. Terlebih salah satu target pembangunan adalah memastikan pertumbuhan di wilayah barat dan timur Indonesia seimbang.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, berbeda dengan RKP tahun sebelumnya, penyusunan RKP 2022 akan menampilkan lebih detail proyek yang akan dilaksanakan.
“Terdapat komponen baru yang berkaitan dengan major project. Setiap major project yang akan dilaksanakan pada 2022 akan dilengkapi informasi lengkap mengenai scope, sasaran, pembiayaan, dan lokasi. Termasuk yang tidak kalah penting, kesiapan pelaksana,” ujar Deputi Taufik.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Leonard VH Tampubolon menekankan pentingnya pendetailan major project yang dilakukan hingga tataran proyek dalam RKP 2022.
Hal ini dilakukan dengan penajaman kualitas belanja, realokasi dan efisiensi kegiatan, dan detailnya membutuhkan rincian hingga tinggal satuan tiga. “Di sini, kementerian/lembaga dan Kementerian PPN/Bappenas dapat melakukan penajaman proyek hingga level lokasi proyek, bukan hanya lokasi administrasi,” pungkas Leonard. (smr)
