Bertempat di halaman Kantor Perwakilan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua dilakukan Kick-Off Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Provinsi Papua di Kota Jayapura yang menandai dilakukan intervensi serentak di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, Rabu (19/6_2024).
semarak.co-Momen kick- off ini dilaunching secara resmi oleh Penjabat Walikota Jayapura dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Pada kesempatan kick-off ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Kick-Off Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kota Jayapura.
Penandatanganan dilakukan Penjabat (Pj.) Walikota Jayapura, Kepala BKKBN Provinsi Papua, dan 22 lembaga lainnya dari pihak pemerintah, swasta, keagamaan, dan masyarakat yang berkedudukan di kota Jayapura.
Para pihak ini menyepakati untuk mendukung pelaksanaan 10 Pasti, pengukuran dan intervensi serentak yang ditujukan pada ibu hamil, balita dan calon pengantin, penggunaan alat pengukuran yang terstandar, dan pengukuran dilakukan oleh petugas terlatih.
Selain itu, para pihak juga menyepakati untuk melakukan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Pj. Walikota Jayapura, Lukas Christian Sohilait mengatakan, hari ini stunting di Kota Jayapura ada masalah karena itu kita perlu melakukan intervensi. Karena namanya intervensi akan sedikit khas, volume waktunya akan lebih tinggi.
“Waktunya akan bertambah, jumlah orang yang melakukan intervensi pasti akan banyak, lalu moda dan metodenya juga pasti lebih banyak. Itu yang dinamakan intervensi,” ujar Lukas dirilis humas BKKBN Pusat usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Kamis malam (20/6/2024).
Perlu kerja sama lintas sektor di kota Jayapura dalam intervensi stunting. “Tidak bisa sendiri, harus ada kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, data dari Dinas Kesehatan, ada BKKBN, ada polisi, ada tentara, ada wartawan juga. Kalau wartawan tidak sampaikan informasi, kita tidak tahu ada orang kena stunting,” ujarnya.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, angka prevalensi stunting di Provinsi Papua adalah 28,6%, di mana angka ini berada di atas rata-rata nasional 21,5%. Angka ini juga belum mencapai target penurunan stunting secara nasional maupun di Provinsi Papua yaitu 14%.
“Karena itu diharapkan intervensi serentak imi dapat meningkatkan cakupan data dan pelayanan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua,” demikian Lukas menambahkan dalam sambutan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Gizi Terpadu Kementerian Kesehatan, saat ini sasaran balita di Kota Jayapura pada data ePPGBM sekitar 27.621 balita, dengan jumlah balita yang telah diukur sebanyak 3.300 balita dengan hasil 373 balita terindikasi stunting.
Pada kesempatan kick-off intervensi serentak ini juga dilakukan kegiatan pelayanan di halaman Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Pelayanan menyasar bukan hanya balita, tetapi juga remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), dan juga pelayanan bagi lansia.
Pelayanan ini dilakukan sesuai dengan fungsi BKKBN sebagai institusi keluarga di mana setiap tahapan usia di dalam keluarga perlu mendapatkan perhatian demi mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.
Kegiatan ini juga dihadiri Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat, Perwakilan dari Biddokes Polda Papua, Wakil Aster Kasdam XVII/Cenderawasih, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua, UNICEF Papua, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua.
Juga dihadiri Kementerian Agama Kota Jayapura, Dinas PUPR Kota Jayapura, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Kota Jayapura, Kepala Puskesmas Kotaraja- Kota Jayapura, dan berbagai mitra lainnya baik dari pihak swasta, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga keagamaan di Kota Jayapura. (smr)
