Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, keputusan calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan kini berada dalam ranah pembicaraan antara Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
semarak.co-Meskipun ketiganya sudah menyatakan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan, Firman menilai, satu kriteria utama yang harus dimiliki cawapres dari Anies, yakni dapat memastikan kemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Mengingat dalam sejumlah hasil survei, elektabilitas Anies masih bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies dipandang sebagai sosok yang merepresentasikan ke-Indonesiaan dan perubahan. Di sisi lain, mantan gubernur DKI Jakarta itu akrab dengan pemilih Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.
“Yang jelas calon wakil presiden yang nantinya terpilih harus memperkuat, memperkuat makna demokrasi, makna perubahan, dan makna ke-Indonesiaan, dan juga merupakan sosok yang memastikan kemenangan, memperluas dukungan,” ujar Firman dalam diskusi Indonesia Leaders Talk yang dikutip Minggu (5/2/2023)
“Sehingga memang cocok sekali dengan masuknya PKS ini di dalam koalisi. Dengan mendeklarasikan dukungan kepada Anies, cocok dengan karakteristik Anies Baswedan itu,” demikian Firman melanjutkan seperti dilansir republika.co.id di medsos Twitter.
Pekerjaan rumah bagi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS dalam memilih cawapres untuk Anies. Sebab, sosok tersebut harus menjadi pelengkap sekaligus pion penting dalam pemenangan Pilpres 2024.
“Tidak hanya sekadar dalam bentuk discourse, tapi juga di dalam bentuk praktik yang memang memungkinkan keinginan dan harapan tadi bisa mewujud dengan sebuah kemenangan di tahun 2024,” ujar Firman.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman mengatakan, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh belum membahas terkait sosok bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Dia menjelaskan topik pembahasan dalam pertemuan antara PKS dan Partai NasDem adalah bagaimana koalisi pendukung Anies, dalam hal ini PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat, bisa berkontribusi lebih besar bagi perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.
“Mari kita memberikan satu keteladanan yang baik, ya. Berpijak kepada aturan-aturan konstitusi dan undang-undang yang kita miliki, sehingga demokrasi kita ke depan menjadi demokrasi yang makin berkualitas,” ujar Sohibul di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Di bagian lain Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, merupakan dua tokoh yang diprediksi menjadi kandidat kuat mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Namun dari hitung-hitungan politik, AHY dinilai lebih unggul daripada Khofifah. “Pilihan sulit dari dua nama itu, karena cenderung tidak imbang,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat dihubungi, Minggu (5/2/2023).
Dari struktur politik, AHY dinilai unggul daripada Khofifah. AHY merupakan pemimpin salah satu partai besar Indonesia. “Khofifah tidak miliki akses atau kendali partai sebagaimana AHY, ini yang menbuat perbandingan Khofifah dan AHY cukup jauh,” ungkap dia.
Sedangkan Khofifah dinilai memiliki banyak kelemahan. Di kalangan pemilih NU, dukungan kepada Khofifah tidak solid. “Bahkan di basisnya, Jatim sekalipun Khofifah tidak signifikan,” sebut dia.
Peluang mendulang suara pun dinilai lebih besar AHY ketimbang Khofifah. Sebab, pemilih dari NU lebih dinamis dalam melihat tokoh. Artinya, NU tidak bisa dikuasai hanya satu dua tokoh. Di Jatim sendiri mereka menyebar ke Muhaimin (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar), Syaifullah Yusuf, dan lainnya. Tidak peduli Muslimat, Fatayat.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indarparawansa juga tak pernah disebut-sebut bakal diduetkan dengan sejumlah calon presiden (capres) lain. Hal itu menjadi bukti pengusungan Khofifah tak menjamin dapat mendongkrak suara capres.
“Kita bisa lihat letak tidak menariknya Khofifah dari tokoh-tokoh lain hingga saat ini tidak ada yang mewacanakan usung Khofifah di antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto,” ujar Dedi.
Pada rekam jejak birokrasi nasional, Khofifah dinilai tak terlalu populer saat menjadi Menteri Sosial (Mensos). Dia lebih dikenali sebagai Gubernur Jatim. “Ini artinya dia gagal memopulerkan diri sebagai tokoh nasional meskipun pernah berada di lingkaran nasional,” ujar dia.
Jika ingin mencari tokoh non-partai, dia menyarankan akan lebih bijak memasukkan nama lain. Contohnya, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, atau Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. “Atau mengulang kesuksesan Sandiaga Uno,” kata dia. (net/rep/smr)
