Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapreasi stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sejalan dengan lancar dan baiknya penerapan ketentuan peniadaan mudik di bandara terbesar di Indonesia, sejak 6 Mei 2021.
semarak.co-Adapun Menhub meninjau Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, Selasa (11/5/2021). Stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta, ujar Menhub, mampu berkoordinasi dan menjalani tugas dengan baik untuk memastikan peniadaan mudik serta memberikan layanan kepada pelaku perjalanan yang dikecualikan dari larangan perjalanan.
“Saya meninjau beberapa tempat di Bandara Soekarno-Hatta, proses mendapat izin terbang bagi penumpang yang dikecualikan dari larangan perjalanan cukup baik,” ujar Menhub Budi Karya dalam rilis by email semarak.redaksi@gmail.com, Rabu (12/5/2021).
Koordinasi yang baik antara AP II sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta, Garuda, Citilink, Satgas Penanganan COVID-19, KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan) berjalan baik. “Saya mengapresiasi rekan-rekan melakukan dengan baik,” jelas Menhub.
Seperti diketahui, periode peniadaan mudik ditetapkan pada 6 – 17 Mei 2021. Pada periode tersebut, pelaku perjalanan yang dikecualikan dari larangan perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara adalah pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nomudik.
Keperluan mendesak tersebut, yakni bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.
“Kita melihat bahwa di masa peniadaan mudik mulai tanggal 6 Mei terjadi penurunan signifikan penumpang kurang lebih sekitar 90%, sekarang [di tengah peniadaan mudik] rata-rata setiap hari 7.000 – 8.000 penumang,” ungkap Menhub.
Menhub menekankan agar stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta tetap siaga menjaga protokol kesehatan dan prosedur yang ditetapkab baik bagi penumpang pesawat yang berangkat atau datang.
President Director AP II Muhammad Awaluddin menuturkan stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta selalu berupaya untuk meningkatkan koordinasi guna memastikan seluruh prosedur berjalan dengan baik.
“Di tengah pandemi COVID-19, prosedur penerbangan sangat dinamis melihat kondisi yang ada. Sinergi yang baik di antara stakeholder membuat bandara-bandara AP II dapat memenuhi setiap ketentuan dan prosedur itu, termasuk pada periode peniadaan mudik 6 – 17 Mei,” ujar Awaluddin yang mantan Direktur Telkomsel.
Seluruh stakeholder di bandara-bandara AP II, kata dia, berupaya agar sektor penerbangan dalam kapasitasnya sebagai moda transportasi massal dapat selalu berkontribusi dalam berbagai aktivitas di antaranya pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dan moda transportasi yang paling efektif dalam menjangkau pulau-pulau di Indonesia adalah pesawat udara,” ujar Awaluddin.
Adapun koordinasi yang erat di antara stakeholder di bandara-bandara AP II juga didukung dengan infrastruktur teknologi. Di Bandara Soekarno-Hatta telah diaktifkan gedung Airport Operation Control Center (AOCC) yang dilengkapi dengan peralatan modern sebagai wadah koordinasi seluruh stakeholder.
Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta juga telah menerapkan konsep Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) untuk optimalisasi pergerakan pesawat. A-CDM dapat meningkatkan prediktabilitas penerbangan dan mengoptimalkan operasional.
“Melalui penerapan AOCC dan A-ACDM, kolaborasi stakeholder semakin erat dan menjadikan Bandara Soekarno-Hatta dapat beroperasi dengan tangguh, dalam arti mampu cepat beradaptasi mengikuti dinamisnya prosedur di tengah pandemi COVID-19,” ujarnya.
Berikutnya giliran Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan peninjauan di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 12 Mei 2021 atau H-1 Hari Raya Idul Fitri 1442 H, bersama dengan Menhub Budi Karya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan bahwa seluruh stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta solid dalam menjalankan tugas. “Saya mengapresiasi, berterima kasih kepada seluruh instansi terkait, TNI/Polri, dan bahwa pada kesempatan yang memang kita harus sama-sama solid, bergotong royong dalam mengantisipasi pengendalian COVID-19, di hari yang fitri, yang Insya Allah besok kita rayakan bersama, tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Indonesia ke depan,” ujar Puan Maharani.
Lebih lanjut, Puan Maharani menuturkan seluruh instansi terkait harus sunggung-sungguh mengawal ketentuan peniadaan mudik 6 – 17 Mei 2021. “Dari laporan Kemenhub, memang kondisi penumpang [di Bandara Soekarno-Hatta] sangat turun, bahkan mungkin kurang lebih hanya 10% dari biasanya,” imbuh Puan.
Pada kesempatan ini, Puan pun meminta seluruh instansi dan jajaran terkait, TNI/Polri, untuk sungguh-sunguh mengawal peniadaan mudik. Puan menambahkan seluruh instansi di Bandara Soekarno-Hatta harus dapat melakukan pengendalian dan antisipasi periode arus balik pada H+2 hingga H+6. Bandara jadi tempat penting mengendalikan COVID-19.
President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan perseroan selaku operator bandara bersama dengan seluruh stakeholder akan meningkatkan koordinasi dan kesolidan dalam melakukan pengendalian dan antisipasi kedatangan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta pada H+2 dan H+6.
“AP II bersama seluruh stakeholder berkomitmen menerapkan protokol kesehatan setiap saat. Koordinasi ditingkatkan untuk mengantisipasi kedatangan penumpang pesawat pada H+2 dan H+6,” ujar Awaluddin dalam rilis humas AP II by email semarak.redaksi@gmail.com, Kamis (13/5/2021).
“Jumlah penumpang pesawat hanya sekitar 10% dari kondisi sebelum adanya peniadaan mudik, karena yang melakukan perjalanan hanya masyarakat yang dikecualikan dari larangan perjalanan. Namun demikian, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan ketat dan prosedur harus dipenuhi,” ujar Muhammad Awaluddin.
Seperti diketahui, periode peniadaan mudik ditetapkan pada 6 – 17 Mei 2021. Pada periode tersebut, pelaku perjalanan yang dikecualikan dari larangan perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara adalah pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik.
Keperluan mendesak tersebut yakni: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. (smr)
