Penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dinilai terlalu over acting dan menuai kontroversi. Petugas PPKM darurat di lapangan diharapkan memahami sektor-sektor yang diberi relaksasi.
semarak.co-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, sektor esensial dan kritikal harus dipastikan tidak terganggu dalam distribusi selama penerapan PPKM darurat.
“Petugas PPKM darurat di lapangan mengerti sektor apa saja yang diberi relaksasi. Pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat di lapangan yang terlalu over acting bahkan menuai kontroversi. Harus gerak cepat untuk memperbaikinya,” kata La Nyalla di Jakarta, Jumat (16/7/2021).
Cukup misalnya, saran La Nyalla, menunjukkan ID card atau dokumen yang simpel atau dari bentuk angkutannya, para petugas di lapangan sudah paham. “PPKM darurat diniatkan untuk pengendalian laju Covid-19,” papar La Nyalla seperti dilansir beritasatu.com/Jumat, 16 Juli 2021 | 19:58 WIB.
Namun, pinta dia, jangan sampai pelaksanaannya terkesan melupakan kebutuhan utama masyarakat. Artinya keduanya harus berjalan beriringan. La Nyala meminta petugas PPKM darurat lebih memiliki kepekaan saat menjalankan tugas.
Hal itu disampaikan La Nyalla, merespons sejumlah keluhan pengusaha sektor kritikal dan esensial yang aktivitasnya terganggu selama PPKM darurat. Sektor ini seharusnya tidak mendapat gangguan karena dua sektor itulah yang utama dan sangat diprioritaskan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021.
Akan tetapi, menurut La Nyalla, ada ketidakseragaman interpretasi petugas di lapangan yang berujung aktivitas di dua sektor itu menjadi terhambat. La Nyalla mencontohkan keluhan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur.
Para pengusaha, kata La Nyalla, banyak yang terhambat dalam distribusi barang karena terjadi penyekatan sejumlah ruas jalan, termasuk penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah, pada 16-22 Juli 2021. Padahal, barang-barang yang dikirim termasuk dalam kategori esensial dan kritikal.
“Ada pengusaha logistik dan distribusi barang utama yang tertahan dan harus melakukan lobi kepada atasan si petugas supaya bisa lewat. Ini kan karena tidak pahamnya petugas di lapangan,” imbuh La Nyalla.
Keluhan, kata La Nyalla, turut disampaikan pelaku usaha restoran, warung makan, pedagang kaki lima, dan UMKM. Pelaksanaan PPKM darurat dinilai terlalu berlebihan. Padahal, mereka sudah melaksanakan aturan take away. “Termasuk banyak yang protes adanya aturan jam malam. Sebaiknya pelaku usaha seperti ini diberi kelonggaran,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti maraknya benturan antara petugas PPKM darurat dengan masyarakat. Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini berharap petugas gabungan dapat bersikap humanis dalam menertibkan warung kopi maupun rumah makan. Sahroni menilai rakyat saat ini sedang dalam kondisi kesusahan.
Ketegasan yang dilakukan oleh para petugas kepada masyarakat, nilai Sahroni, bukan berarti menjurus pada kekerasan. Sahroni meminta edukasi terhadap masyarakat terkait PPKM darurat, bisa dengan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” kata Sahroni, Jumat (16/7/2021) seperti juga dilansir beritasatu.com/Jumat, 16 Juli 2021.
Diketahui, banyak warung dan rumah makan ditutup paksa oleh petugas PPKM darurat dengan cara yang arogan. Belum lama ini tersebar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan, memukul perempuan pemilik warung kopi.
Sahroni menyatakan para pedagang kaki lima maupun tempat makan, tidak memiliki pilihan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup. Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, Sahroni mengaku kecewa.
“Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM darurat ini. Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan,” katanya.
Menurut Sahroni, pendekatan humanis ini penting untuk memberikan pengertian tentang aturan PPKM darurat. Pada saat yang bersamaan juga menunjukkan rasa hormat petugas terhadap warga yang tengah kesusahan karena pandemi Covid-19.
“Kondisi seperti ini, kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,” imbuh Sahroni. (net/bsc/smr)
