Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengkritik Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat tempur melawan pihak-pihak yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Gigin menilai pejabat sekarang hanya memikirkan uang dan kekuasaan.
semarak.co-Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 1 Desember 2022. Sebelumnya, beredar potongan video Benny Rhamdani meminta restu Presiden Jokowi buat bertempur melawan oposisi.
Kata-kata itu terlontar saat Benny dan Jokowi berada dalam satu ruangan di sela acara Nusantara Bersatu di Stadion GBK (Gelora Bung Karno) Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/11/2022). Benny lantas menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk perlawanan.
Dia juga mengingatkan bahwa jumlah relawan pendukung Jokowi terbilang cukup besar. Karenanya, para relawan ini siap bertempur melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi. “Kedua, kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak,” tegas Benny.
Gigin pun terlihat geram atas viralnya video Benny itu. “Orang ini pejabat negara yang digaji rakyat. Tapi inilah ciri kelakuan pejabat jaman sekarang. Di otaknya cuma ada uang, kekuasaan, dan kekerasan,” kecam Gigin dikutip Newsworthy kemudian dilansir onlineindo.tv/12/01/2022 06:56:00 PM.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, gerakan relawan yang menyatakan siap untuk tempur dengan pihak yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sebuah kesalahan bagi demokrasi.
“Kehadiran Pak Jokowi itu kan seperti cap stempel bahwa gerakan ini gerakan yang boleh, legal, dan baik untuk negeri. Presiden itu kepala negara loh, gerakan-gerakan yang membuat negara ini turun kelas harusnya ditolak sama presiden,” ujar Mardani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Di samping itu, kehadiran Jokowi dan pernyataan relawan tersebut seakan membuka kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Padahal, masa jabat Jokowi akan selesai pada 2024.
“Khawatir tiga periode, karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya. Tolak tiga periode dan dorong Pak Jokowi, udah serahkan ke partai politik urusan capres 2024,” ujar Mardani dilansir populis, Jumat (2/12/2022).
Menurut Mardani, sudah tidak tepat bagi Jokowi untuk menghadiri acara relawan yang merupakan pihak yang mendukungnya. PKS menilai hal tersebut justru mencoreng kinerjanya selama 10 tahun dan juga menunjukkan sikap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
“Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai presiden mendekati Pilpres 2024 jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk, fokus melaksanakan tugas sebagai presiden dan kepala negara,” ujar Mardani.
PKS, jelas Mardani, tegas menolak wacana tiga periode masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, sudah waktunya bagi Jokowi untuk menyerahkan kepemimpinan periode berikutnya kepada partai politik yang akan mengusung calon presiden (capres).
“Haknya rakyat, pemilu tiap lima tahun sekali. Berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengevaluasi kita-kita yang di 2019 sudah dapat amanat dan peluangnya ada dan saya malah berbahaya dengan gerakan atau relawan,” ujar anggota Komisi II DPR itu. (net/otv/pop/smr)
sumber berita asli NW Wartaekonomi dikutip onlineindo.tv/populis di WAGroup INDONESIA ADIL MAKMUR (postJumat2/12/2022)
