Secara umum, Provinsi Lampung telah melaksanakan program Bangga Kencana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian indikator kinerja utama (IKU) program Bangga Kencana yang tercapai sesuai target.
semarak.co-Namun demikian, perlu diperhatikan disparitas antar kabupaten dan kota yang masih cukup signifikan. Oleh karena itu, penguatan program Bangga Kencana perlu terus dilakukan.
Demikian Deputi Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) BKKBN RI Sukaryo Teguh Santoso pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 2024, di Bandar Lampung, Selasa (2/4/2024).
Rakerda digelar bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, kolaborasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan para mitra dalam percepatan pencapaian sasaran program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Sukaryo berharap melalui Rakerda ini dapat terbangun komitmen yang semakin kuat dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan program dapat ditindaklanjuti secara operasional dan kolaboratif di tingkat lapangan.
Pada bagian lain, Sukaryo menjelaskan bahwa angka nasional prevalensi stunting tahun 2023 berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 21,5%. Turun sebesar 0,1% dibanding tahun 2022 sebesar 21,6%.
Penurunan stunting di 2023 belum cukup menggembirakan jika dibanding dengan target 18%. Adapun prevalensi stunting Provinsi Lampung mengalami penurunan di atas rata-rata nasional, yaitu 0,3%, dari 15,2% (2022) menjadi 14,9 % (2023).
“Kami ucapkan selamat dan apresiasi atas kerja keras Provinsi Lampung dalam melaksanakan program Percepatan Penurunan Stunting. Saya optimis Lampung dapat di bawah 14% di tahun 2024” ujar Sukaryo dirilis humas BKKBN Pusat usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Rabu (3/4/2024).
Untuk percepatan penurunan stunting di 2024, lanjut dia, perlu dioptimalkan upaya pendampingan dengan fokus pada sasaran keluarga risiko stunting (KRS), khususnya ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta), pendampingan calon pengantin, bentuk intervensi spesifik dan sensitive.
Lalu penguatan kelembagaan koordinasi dan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di setiap tingkatan (kecamatan dan desa/kelurahan). “Perkuat juga kolaborasi lintas sektor untuk melakukan operasional di akar rumput/lini lapangan, serta optimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan pendampingan keluarga,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, semua sektor harus bergerak untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Saat ini Lampung merupakan provinsi ke-4 terbaik dalam penurunan stunting.
“Ini merupakan bukti bahwa pemerintah dan semua sektor bergerak dan bekerja. Saat ini kita masuk empat terbaik penurunan stunting, dan ke depan kita harus menjadi yang terbaik,” ucap Fahrizal dipenutup rilis humas BKKBN Pusat.
Di bagian lain dirilis humas BKKBN Pusat juga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dokter (dr) Hasto, resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) dan Pejabat Fungsional di lingkungan BKKBN, di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).
Mengisi jabatan Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), yakni Wahidin. Adapun Pejabat Fungsional Auditor Ahli Pertama Wiji Wijayanti dan Adi Wicaksono. dr Hasto mengatakan, Kedeputian KBKR merupakan backbone yang sangat besar perannya dalam mencapai visi penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dari BKKBN.
“Pertumbuhan penduduk seimbang juga diatur dalam Kedeputian KBKR. Kemudian masa depan generasi kita dipengaruhi oleh bagaimana kesehatan reproduksi remaja, termasuk penentu bonus demografi dan kemajuan bangsa,” ujar dr Hasto dalam sambutan.
Kesenjangan masalah kependudukan antar provinsi satu dengan yang lain menjadi pekerjaan rumah yang besar. Meski secara umum Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia sudah baik, namun kesenjangan sangat besar.
Sehingga konsep pembangunan yang ‘equal equity’ tentu masih menjadi PR yang besar di Kedeputian KBKR. dr Hasto juga berpesan untuk Pejabat Fungsional Auditor yang baru dilantik, agar profesional di dalam perannya di lingkungan Inspektorat Utama BKKBN.
“Kami berterima kasih pada jajaran Irtama yang sudah cukup banyak menyelesaikan sisa-sisa catatan (temuan) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ini sangat membanggakan. Kami harap auditor menjadi daya ungkit yang baik dalam memitigasi terjadinya temuan-temuan,” harap dr Hasto.
Ke depan, dr Hasto berharap para auditor akan bekerja dengan clean and clear. Sehingga tidak meninggalkan ‘pekerjaan rumah’ untuk penerus selanjutnya di mana terdapat temuan sedangkan pegawainya sudah purna tugas. Diusahakan semua pekerjaan kita selesai saat kita menjabat.
PTM Jabatan Krusial
PTM merupakan jabatan yang khusus karena penentunya berada langsung di tangan Presiden. “Karena itu, bagi yang mengemban jabatan PTM tentu ekosistemnya berbeda, pola pikirnya juga berbeda. Jangan sampai memakai baju Eselon 1 tapi berpikir dengan pola Eselon 2,” ujarnya.
Dokter Hasto menegaskan karena pentingnya jabatan ini, maka di dalam rapat yang secara khusus membahas pengisian jabatan Eselon 1, betul-betul dipimpin langsung Presiden. Walaupun pejabat Eselon 1 bukan pejabat politik, namun demikian kebijakan-kebijakan yang akan diambil tidak lepas dari sistem politik.
“Dalam hal ini artinya politik ketatanegaraan dan juga mengambil satu porsi kebijakan yang sifatnya pertimbangan sangat komprehensif. Perbedaan yang mendasar antara jabatan Eselon 1 dan Eselon 2, di mana jabatan Eselon 2 melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan porsi terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan,” paparnya.
Akan tetapi, Eselon 1 harus mampu berfikir lebih dan membuat porsi yang sangat dipengaruhi oleh komprehensif variabel yang banyak. Tidak hanya di lingkungan BKKBN tetapi juga Kementerian/Lembaga lain. Bahkan secara keseluruhan dinamika politik situasi di negara Indonesia kita tercinta.
dr Hasto mengarahkan bahwa pejabat eselon 1 harus mampu bekerja produktif dan merubah lingkungan untuk mencapai suatu kemajuan. “Kuncinya adalah berpikir. Saya sering curhat bahwa kita kekurangan orang yang berfikir dibanding bekerja, karena perubahan hanya dapat terjadi apabila orang mau berfikir. Kalau Eselon 1 mungkin berfikirnya 80 persen sedangkan fisiknya 20%,” katanya.
Dirinya berharap pejabat Eselon 1 mampu bermetamorfosis, tidak hidup dengan pemikiran Eselon 2. “Kalau tidak maka kita hanya akan bussines as usual, tidak ada perubahan,” ucap dr Hasto dirilis humas BKKBN Pusat usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Rabu (3/4/2024). (smr)
