Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memberikan bantuan perluasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi 100 UMKM asal Makassar, Sulawesi Selatan.
Semarak.co – Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah mengungkapkan, pihaknya berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menggelar acara Entrepreneur Hub Finance (EHF) Sulawesi Selatan 2025 sebagai wujud pendampingan UMKM di Makassar
“Entrepreneur Hub Finance ini adalah ruang kolaborasi nyata bagi UMKM. Melalui sinergi lintas sektor, kita tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga memberikan literasi, pendampingan, hingga coaching bisnis,” ujar Azizah, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Teman UMKM, Jumat (29/8/2025).
Menurut Azizah, banyak UMKM menghadapi tantangan keterbatasan akses permodalan serta kurang literasi keuangan. Oleh karena itu, EHF 2025 hadir sebagai ruang temu, sekaligus wadah pendampingan komprehensif antara UMKM, wirausaha, dan lembaga pembiayaan.
Sebanyak 100 UMKM dan wirausaha terkurasi asal Makassar mendapat fasilitasi langsung untuk memperoleh akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan literasi keuangan berbasis syariah dari Kementerian UMKM.
Dalam EHF 2025, para peserta UMKM mendapatkan literasi keuangan dari perbankan, lembaga non-bank, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), akademisi, dan praktisi wirausaha. Literasi yang diberikan berfokus pada solusi inovatif pembiayaan, pengelolaan modal usaha, serta peluang alternatif pembiayaan di luar jalur perbankan.
Mereka kemudian diberi coaching clinic dengan konsep one-on-one meeting bersama sejumlah pendamping terkait layanan pembiayaan, pemasaran, perizinan, branding, dan manajemen usaha.
Forum EHF 2025 diharapkan mampu mendorong para UMKM memperoleh akses pembiayaan inklusif, memperkuat kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta mengakselerasi transformasi bisnis berbasis digitalisasi.
Hal tersebut sejalan dengan target pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,10% pada 2025, 3,6% pada 2029, hingga 8% pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
Bantuan pendampingan terhadap para UMKM asal Makassar tak hanya datang dari Kementerian UMKM. Sejumlah stakeholder strategis pun mempertegas komitmen mereka untuk menjadi mitra utama UMKM.
Kabid Pemberdayaan Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Selatan Indriastuti Assegaf menekankan sinergi lintas pihak dalam EHF 2025 menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan di Sulawesi Selatan.
“Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga keterampilan manajerial, pengetahuan, dan jejaring usaha yang lebih luas. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis UMKM Sulsel bisa naik kelas dan menembus pasar nasional hingga global,” ujarnya. (hms/smr)
