Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat model kemitraan yang adil, setara, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha mikro di seluruh Indonesia.
Semarak.co – Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, saat membuka kegiatan Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra) di Jember menyatakan, Kumitra dirancang untuk memperluas lapangan kerja, perkuat akses kemitraan, dan membuka rantai pasok bagi pengusaha mikro.
“Kumitra diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan inklusif yang turut mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, khususnya bagi pengusaha mikro di desa, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Teman UMKM, Selasa sore (3/11/2025).
Ia menegaskan, Kementerian UMKM memahami tantangan para pengusaha kecil, terutama dalam menjalin kemitraan strategis dan berkelanjutan. “Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, maupun swasta merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing UMKM,” ujarnya.
Helvi menjelaskan, usaha besar memiliki keunggulan pada akses teknologi, pasar, pembiayaan, dan jaringan distribusi yang luas, sementara usaha mikro unggul dalam potensi lokal, inovasi, dan daya adaptasi. Sinergi keduanya menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem usaha yang berdaya saing.
“Program Kumitra merupakan strategi untuk membuka peluang usaha, memperkuat kapasitas pengusaha mikro, dan membantu mereka naik kelas agar terintegrasi dalam rantai pasok formal di tingkat nasional maupun global,” katanya.
Melalui program ini, pemerintah berkomitmen memfasilitasi dan menghapus berbagai hambatan agar pengusaha mikro dapat menjalin kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. “Semangat utama Kumitra adalah membangun ekosistem bisnis yang saling menguatkan, bukan saling menguasai,” katanya.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program Kumitra di wilayahnya. Ia menilai potensi UMKM Jember sangat besar dan beragam, mulai dari sektor pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif.
“Kami berterima kasih atas perhatian Kementerian UMKM melalui program Kumitra di Jember. Kami berharap para pengusaha UMKM dapat terkoneksi dengan ekosistem bisnis yang lebih besar,” katanya.
Tekankan Pentingnya Penguatan Permodalan bagi UMKM untuk Naik Kelas
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan permodalan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan pengusaha UMKM di Indonesia. Dia menyadari perluasan akses kredit dan penguatan permodalan bagi UMKM sangat penting.
“Setiap skema pembiayaan yang disalurkan bukan hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Helvi saat membuka Roadshow Lokomotif Akses Permodalan (Lokamodal) 2025 di Kabupaten Pasuruan, Selasa (4/11).
Helvi menjelaskan salah satu dari tiga penyebab utama sulitnya UMKM mengakses pembiayaan perbankan adalah tidak adanya agunan tambahan. “Ada sekitar 59,6 persen pengajuan kredit UMKM yang ditolak karena tidak memiliki agunan yang cukup,” ungkapnya.
Melalui kegiatan Lokamodal, para pengusaha UMKM, terutama yang berskala mikro, difasilitasi untuk menyertifikasikan aset tanah agar memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang diakui sebagai jaminan. Dengan demikian, mereka memiliki peluang lebih luas untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya.
“Artinya, UMKM kini tidak hanya bergantung pada KUR, tetapi memiliki banyak pilihan untuk mengakses sumber pembiayaan inovatif, seperti SHAT, pembiayaan syariah, agunan invoice, hingga intellectual property,” katanya.
Namun, ia mengingatkan penguatan permodalan harus diiringi dengan strategi yang berkelanjutan. “Modal penting, tetapi bukan satu-satunya kunci. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan bersama yakni UMKM harus kuat di pasar dalam negeri, berani menembus pasar ekspor, dan aktif mendukung program strategis nasional,” katanya.
Helvi juga menyoroti produk asing terus membanjiri pasar domestik, sehingga pemerintah terus berupaya memberi ruang utama bagi produk lokal di marketplace, toko modern, serta program belanja pemerintah.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menekankan pentingnya UMKM memahami perbedaan antara kredit permodalan dan hibah. “Bantuan permodalan bukanlah dana hibah. Artinya, penerima manfaat wajib mengembalikan sesuai ketentuan dan jangan menggunakannya untuk keperluan konsumtif,” ujarnya. (hms/smr)
