Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penanganan berfokus pada pemulihan akses, normalisasi sungai, serta penanganan darurat di sejumlah titik terdampak.
Semarak.co – Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan demi memastikan konektivitas serta aliran irigasi segera pulih.
“Irigasi dan jalan yang rusak menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat, sesuai Instruksi Presiden. Terutama karena saat ini sudah memasuki musim tanam, perbaikan irigasi harus diprioritaskan,” katanya, di Tanah Datar, dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis PU608, Kamis malam (21/5/2026)
Banjir terjadi akibat curah hujan ekstrem di wilayah Lintau Buo. Tingginya debit air menyebabkan sejumlah sungai di DAS Indragiri meluap di antaranya Batang Tampo, Batang Piubuh, Batang Kawai, Batang Buo, Batang Selo, Batang Atar, hingga Batang Baburai. Kondisi tersebut diperparah sedimentasi dan penyempitan alur sungai.
Bencana ini berdampak pada tujuh kecamatan, yakni Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas, Padang Ganting, Salimpaung, Sungai Tarab, dan Tanjung Baru.
Sebanyak 16 nagari/desa terdampak dengan kerusakan pada berbagai infrastruktur, di antaranya 12 ruas jalan rusak berat, 13 ruas jalan rusak ringan, enam jembatan putus, serta kerusakan pada jaringan irigasi, dam parit, pompa air, rumah ibadah, dan permukiman warga.
Untuk mendukung penanganan darurat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang telah mengerahkan tiga unit alat berat excavator, material bronjong, serta melakukan mobilisasi pipa HDPE.
Penanganan difokuskan pada normalisasi alur sungai, penguatan tebing yang tergerus, dan pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air agar risiko banjir susulan dapat diminimalkan.
Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Datar
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Kamis (21/5/2026).
Menteri Dody mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat di Tanah Datar membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah karena skala pembangunan yang besar dengan kebutuhan lahan mencapai sekitar 15 hektare.
“Sekolah ini cukup besar dan ditargetkan menampung sampai 3.000 siswa. Karena itu kami perlu dukungan Pemda dan Pemprov, terutama untuk lahan, perizinan, dan akses jalan,” kata Dody.
Dia menjelaskan saat ini PT Nindya Karya tengah metangkan lahan dan pembukaan akses jalan menuju lokasi. “Pekerjaan terus dipercepat, tetapi juga tidak bisa sembarangan. Karena ini nanti high-rise building jadi kalau sembarangan juga takutnya nanti ambruk. Kondisi tanah juga mesti dicek dengan benar,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengapresiasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Tanah Datar yang dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Program ini sangat strategis untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan di daerah kami. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh,” ujarnya.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan Pemkab Tanah Datar terus menyiapkan dukungan lahan dan administrasi untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat ini. “Awalnya kami kesulitan mencari lahan, namun ada hibah dari masyarakat sehingga total lahan yang disiapkan mencapai sekitar 16 hektare,” kata Bupati Tanah Datar. (hms/smr)
