Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan pengendalian banjir di wilayah rawan genangan di Jawa Barat, khususnya di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, serta Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
Semarak.co – Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, penanganan dilakukan melalui kombinasi pekerjaan darurat dan permanen guna mengurangi risiko banjir berulang setiap musim hujan, serta memperkuat ketahanan kawasan permukiman dan lahan produktif.
“Sejak hari pertama banjir, saya setiap hari berkoordinasi dengan kepala balai agar penanganan segera diselesaikan. Saya pun langsung turun ke lokasi terdampak, dan hingga saat ini progres penanganan terus saya pantau setiap hari,” kata Menteri Dody, dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis PU608, Sabtu (14/2/2026).
Menurut Menteri Dody, penanganan banjir di Karawang dan Bekasi tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemda Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Karawang.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Marasi Deon Joubert menjelaskan, penanganan banjir di Karangligar, Karawang difokuskan pada pengendalian aliran balik melalui saluran pembuang serta penguatan tanggul.
Pada Saluran Pembuang Kedunghurang, tengah dilakukan pemasangan kisdam dari target turap baja sepanjang 52 meter. Hingga saat ini telah terpasang sepanjang 32 meter, dengan sisa pekerjaan 20 meter dan ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026.
Sementara itu, pada Saluran Pembuang Cidawolong, pemasangan kisdam ditargetkan sepanjang 42,5 meter. Progres saat ini telah mencapai 7,6 meter dan ditargetkan rampung pada 20 Februari 2026.
Untuk pekerjaan lanjutan berupa pemasangan CCSP sepanjang 600 meter dan geobag sepanjang 1.100 meter, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang guna mendukung percepatan pelaksanaan pekerjaan.
“Kementerian PU telah berkoordinasi intensif dengan Bupati dan Sekretaris Daerah Karawang, dan Pemerintah Kabupaten Karawang direncanakan segera menerbitkan pernyataan kondisi mendesak pada 18 Februari 2026. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan dimulai,” ujar Deon.
Seluruh rangkaian pekerjaan pengendalian banjir di Karangligar, termasuk pembangunan tanggul sepanjang 1,7 kilometer, ditargetkan selesai pada Juli 2026.
Penanganan di Muara Gembong, Bekasi difokuskan pada kawasan hilir Sungai Citarum yang rentan terdampak pasang laut dan limpasan sungai. Terdapat 10 titik penanganan yang terdiri atas 7 titik darurat dan 3 titik permanen.
“Dari penanganan darurat tersebut, empat titik telah selesai, satu titik sedang dalam pengerjaan, dan dua titik memerlukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan dapat dilakukan,” ujar Deon.
Untuk tiga titik penanganan permanen, diperlukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah mengingat posisi kaki tanggul berada di bawah jalan akses desa.
Dalam pertemuan dengan Pemkab Bekasi, Plt Direktur Sungai dan Pantai Moch. Dian Alma’ruf menyampaikan rencana percepatan penanganan permanen serta pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam penyelesaian aspek teknis dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Pemkab Bekasi menyatakan dukungan terhadap percepatan penyelesaian penanganan tersebut. Pekerjaan permanen direncanakan mulai terkontrak pada Maret 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli 2026.
Kementerian PU menegaskan bahwa percepatan pengendalian banjir di Karawang dan Bekasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi, sekaligus meningkatkan ketahanan kawasan permukiman dan lahan produktif.
Kementerian PU akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Optimalkan Bendungan Jlantah, Menteri Dody Dorong Perluasan Irigasi
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau optimalisasi pemanfaatan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (14/2/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bendungan yang telah selesai dibangun pada periode 2019-2024 dapat dimanfaatkan optimal, khususnya melalui penguatan jaringan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.
“Fungsi utama bendungan ini adalah irigasi. Dengan optimalisasi jaringan irigasi kewenangan pusat dan penambahan jaringan baru, kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Bahkan pada area tertentu, peningkatan produktivitas bisa mencapai hingga 100 persen,” kata Menteri Dody.
Bendungan Jlantah memiliki kapasitas tampung sebesar 11,82 juta m³ dengan luas genangan 54,77 hektare. Potensi suplai air irigasi mencapai 1.494 hektare, terdiri atas 806 hektare daerah irigasi yang telah fungsional dan 688 hektare irigasi potensial yang masih dapat dikembangkan.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian PU akan membangun saluran primer sepanjang 6,69 km dan saluran sekunder sepanjang 34,34 km secara bertahap melalui skema multi-years.
“Kita kejar penambahan luas layanan sawah hingga sekitar 1.500 hektare. Jaringan baru akan dibangun agar potensi air dari bendungan benar-benar dimanfaatkan maksimal untuk sawah-sawah di sekitar kawasan ini,” ujar Menteri Dody.
Saat ini, dari total 688 hektare irigasi potensial Bendungan Jlantah, seluas 458 hektare telah memiliki jaringan irigasi, sementara 230 hektare lainnya belum terlayani. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan Indeks Pertanaman atau IP hingga 272 persen.
Optimalisasi Bendungan Jlantah diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya, tetapi juga memperkuat ketahanan air, energi, dan pengendalian banjir secara terpadu sebagai bagian dari dukungan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi daerah. (hms/smr)
