Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengingatkan bahwa bicara gender perlu disepakati dulu gender bukan perempuan. Gender itu relasi bagaimana kita berbagi peran, tugas, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan.
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPA Ratna Susianawati mengatakan, pembentukan kesetaraan gender dimulai dari dalam keluarga. Kesetaraan gender adalah strategi yang dikeluarkan pemerintah untuk bisa meminimalisir terjadinya kesenjangan dari maraknya kasus kejahatan seksual pada perempuan akhir-akhir ini.
“Untuk mencegah terjadinya kekerasan, mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak. Dalam proses pembangunan, yang namanya laki-laki dan perempuan itu sama. Lalu dari mana kita memulai kesetaraan gender itu? Ya, dari keluarga, pendidikan dan masyarakat,” kata Ratna ketika jadi pembicara diskusi dengan tema “Kesetaraan Gender Perlu Sinergi Antarkementerian, Daerah, dan Masyarakat di gedung KPPPA, Jakarta, Jumat (23/2).
Kesetaraan gender dapat dilihat dari empat aspek, rinci Ratna, akses, partisipasi, kontrol (pengambilan keputusan), manfaat. Untuk memberikan pemahaman agar tercapai empat aspek tersebut diperukan kerja sama antarkementerian, daerah dan masyarakat. “Kita ingin memastikan dalam hal akses, kita diberikan ruang yang sama sebagai Sumber Daya Manusia baik laki-laki, perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kesetaraan gender juga memastikan seberapa besar mereka partisipasi dalam pembangunan yang dampaknya luar biasa terhadap perempuan. “Sebanyak 49,9 persen penduduk Indonesia adalah perempuan, ketika segmen masyarakat ini (perempuan) tertinggal, dampaknya perempuan yang menjadi korban,” tambahnya. (lin)
