Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) melibatkan semua pihak dan memberikan ruang inklusif bagi publik. Pemindahan IKN ke Kaltim akan tetap memperhatikan masyarakat di Kaltim. Tak cuma secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya.
semarak.co-Dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Universitas Indonesia (UI) Depok Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Sahli Velix Vernando Wanggai mengatakan, dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong.
“Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal. Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi Kota Dunia untuk Semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” imbuh Velix di UI Depak, Selasa (21/12/2021).
Konsultasi publik ini tidak hanya untuk mensosialisasikan rencana pembangunan IKN, tetapi juga untuk mendapatkan masukan dari akademisi. Sahli Velix mengatakan, hasil diskusi dan masukan dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan pendalaman untuk menyempurnakan RUU IKN.
“Salah satunya untuk memastikan pembangunan IKN yang inklusif dan membangun masyarakat di Kalimantan Timur. Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan,” ujar Velix seperti dirilis humas melalui WAGroup Media Bappenas, Kamis (23/12/2021).
Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik. Selain itu, rencana pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di Kalimantan Timur saja, tetapi juga wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di Kawasan Timur Indonesia.
Untuk itu, lanjut Velix, konektivitas antar wilayah diperlukan sehingga tercipta rantai pasok yang dapat mendorong ekonomi, baik di Kalimantan Timur, maupun wilayah penyangga lainnya. Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting.
“Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan IKN, untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris,” paparnya.
Dengan demikian, kata dia, poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat saja, tetapi juga berfokus ke Indonesia bagian timur. Konsultasi publik ini dihadiri ahli ekonomi, sosiologi, dan hukum administrasi negara, serta mahasiswa, lembaga profesi dan penelitian untuk menjaring masukan dan pendapat yang substantif untuk mendorong penyelesaian RUU IKN yang lebih baik. (smr)
