Kementerian PPN/Bappenas menilai banyak hal yang timbul akibat infrastruktur antarwilayah belum memadai. Contoh sederhana, sulitnya memberikan pelayanan dasar terutama di daerah terpencil, dan terjadi perbedaan harga BBM.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, konektivitas infrastruktur jalan antarwilayah di Indonesia, terutama di bagian timur masih perlu perhatian serius dari pemerintah. Dengan kondisi infrastruktur sekarang ini, kata dia, akan sangat mustahil mengatasi ketimpangan pada tiap daerah.
“Terutama di daerah-daerah kepulauan dan di perbatasan, ini semua masih perlu peningkatan infrastruktur. Jadi konsentrasi pembangunan harus merata,” kata Rudy di satu acara kegiatan IDF di Jakarta, Senin (7/4)
Maka dari itu, ketimpangan antarwilayah merupakan satu tantangan pembangunan terpenting. Apalagi, selama dua dekade terakhir pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di kawasan barat, yang menyumbang sekitar 80 persen dari produk domestik bruto. “Salah satu yang paling penting itu infrastruktur jalan. Ini paling penting karena tanpa infrastruktur yang memadai tidak mungkin mengatasi ketimpangan,” bebernya. (lin)
