Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) menggandeng Korea Selatan untuk program inovasi desa atau village inovation.
Korea Selatan melibatkan United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) dan Kementerian Sains dan ICT (MSIT) Republik Korea melalui Science and Technology Policy Institute (STEPI).
Direktur Pertahanan dan Keamanan PPN/Bappenas R.M Dewo Broto mengatakan, Korea Selatan dipilih sebagai mitra sebab dinilai telah berhasil dengan program pembangunan desa bahkan bisa menyulap desa menjadi objek wisata dengan banyak lapangan kerja baru yang tercipta.
“Kami ingin belajar dari pengalaman Korea yang lebih maju. Kemiskinan di sana sudah rendah sekali. Jadi karena itu kami belajar dari Korea melalui knowledge sharing,” kata Dewo dalam acara Workshop Streghtening Village Programme Capacity for Village Sustainability with Korean Case Study, di Jakarta Pusat, Rabu (12/9).
Selain mengenai infrastruktur pedesaan, Indonesia juga akan belajar mengenai inovasi desa. “Kami belajar dari pengalaman Korea menerapkan inovasi di pedesaan. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, menyelesaikan masalah di desa. Sekaligus mengembangkan, monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa PDTT M. Fachri mengatakan, program Village Inovation disusun secara filosopi untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa sebagai tindak lanjut kabijakan fiskal pemerintah.
“Kami ingin bagaimana capaian dana desa itu menjadi lebih berkualitas. Adanya infrastruktur yang dibangun, punya dampak ekonomi yang lebih dirasakan masyarakat, punya dampak terhadap penurunan angka kemiskinan, punya dampak atau nilai ekonomi yang tentunya kita harapkan dapat mensejahterakan masyarakat-masyarakat di tingkat desa,” ujarnya.
Kabupaten Sukabumi dipilih menjadi pilot project kerja sama dengan Korea. Jika berhasil, program tersebut akan diperluas ke daerah lainnya. “Target kita ada 10 ribu desa yang melakukan kegiatan-kegiatan inovatif dengan 3 bidang yaitu infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan SDM khususunya di bidang pelayanan sosial dasar,” ujarnya.
Tahun 2018 ini sebagai tahun launching kegiatan ini secara masif di 434 kabupaten dan kota di 33 provinsi dengan jumlah lebih dari 6.453 kecamatan. “Kita harapkan tahun depan program ini bisa berlanjut tetapi kita lihat dulu capaian target di tahun ini,” sambungnya.
Dengan adanya program tersebut, dia berharap dana desa tidak lagi identik dengan pembangunan infrastruktur saja melainkan pemberdayaan masyarakat juga bisa dibangun. Kita, kata dia, harus bisa membebaskan dana desa ini dari infrastructur minded.
Selama ini, masih Fachri, memang dari 2015-2018 kebijakan umum untuk pengelolaan dana desa digunakan untuk dua hal, pembangunan dan pemberdayaan. “Nah pembangunan diterjemahkan melalui sarpras (sarana dan prasaran) dan kegiatan infrastruktur lainnya sementara untuk pemberdayaan ya kita harapkan ada kegiatan yang bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa,” tukasnya.
Jika pun ingin membangun infrastruktur, lanjutnya, haruslah yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa mendongkrak roda perekonomian di desa tersebut. “Nah melalui village inovation program ini ya kita harapkan banyak desa-desa yang sudah lebih ke arah pembangunan manusia walupun misalnya infrastruktur tapi infrastruktur yang memiliki nilai yang lebih kepada peningkatan perekonomian di tingkat desa,” tutur Fachri.
Dia mencontohkan salah satunya adalah pembangunan embung. Tidak hanya untuk irigasi tapi juga bisa dimanfaatkan menjadi obyek wisata. “Kita punya banyak model best practice misalnya embung. Embung bukan sekedar penampung air untuk mengairi sawah tetapi bagaimana itu menjadi destinasi wisata air misalnya di Pandeglang kita sudah melakukan itu.” pungkasnya. (lin/int)
