Indonesia bersiap mengikuti World Expo 2025 di Osaka, Jepang, 13 April-13 Oktober 2025. Agenda ini menjadi platform utama bagi berbagai negara untuk meneguhkan kembali komitmen pencapaian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030.
semarak.co-Paviliun Indonesia, dalam agenda lima tahunan ini mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future dengan fokus utama komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk TPB/SDGs.
Paviliun Indonesia mengusung desain perahu, merepresentasikan pembangunan berkelanjutan dan simbol jelajah potensi masa depan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar, dihuni populasi keempat terbesar dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi untuk mewujudkan SDGs.
Menteri Suharso selaku Responsible National Authority penyelenggaraan keikutsertaan Indonesia pada World Expo 2025 Osaka di Jepang mengatakan, tahun lalu laporan PBB menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pencapaian paling progresif dalam TPB/SDGs di antara negara berpendapatan menengah atas.
“Dalam 2023 Global Sustainable Development Report yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berhasil naik peringkat dari posisi ke-102 pada 2019, jadi peringkat ke-75 tingkat dunia,” kutip Menteri Suharso di Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Hadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Wali Kota Osaka Hideyuki Yokohama, Sekretaris Jenderal World Expo 2025 Osaka Hiroyuki Ishige, serta Konsul Jenderal dan Commisioner General negara-negara peserta Expo.
Indeks TPB/SDGs Indonesia meningkat dari 64,2 pada 2019 menjadi 70,2 pada 2023. Laporan tersebut juga menunjukkan 63% indikator mencapai target, sementara 16 persen indikator lainnya mengalami perbaikan signifikan.
Tercatat, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki capaian target TPB/SDGs yang paling progresif di antara negara berpenghasilan menengah ke atas. Hingga Februari 2024, indikator TPB/SDGs Indonesia mencapai 63% dari total target yang dapat dievaluasi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan urgensi peningkatan capaian target, terutama dengan memastikan pembangunan berkelanjutan untuk tantangan global yakni Triple Planetary Crisis, meliputi iklim, polusi, dan ketahanan alam.
“Sebanyak 50-75 persen penduduk dunia terancam akibat iklim pada 2100. Polusi udara menyebabkan kematian 4,2 juta orang setiap tahunnya dan sebanyak 1 juta tumbuhan dan hewan terancam kepunahan,” tutur Deputi Vivi dirilis humas usai acara melalui WAGroup Bappenas Media, Kamis (29/2/2024).
Di bagian lain dalam rilis terbaru, untuk mengukur capaian pembangunan desa di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas akan meluncurkan Indeks Desa Senin (4/3/2024). Indeks Desa lahir dari serangkaian koordinasi dan pembahasan antarinstansi pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut dari amanat Rapat Terbatas Dana Desa, Desember 2019.
Peluncuran ini menjadi titik puncak koordinasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.
Di tahun tersebut, Presiden Jokowi menyetujui penggunaan Indeks Desa untuk mengukur capaian pembangunan desa. Namun, hingga saat ini, terdapat dua indeks capaian pembangunan desa, yaitu Indeks Desa (ID) dan Indeks Desa Membangun (IDM).
Perbedaan keduanya meliputi sumber data, metode perhitungan, dimensi, variabel, dan mekanisme verifikasi data. Menindaklanjuti instruksi Sekretaris Kabinet, pada 2023, Kementerian PPN/Bappenas melakukan sejumlah koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk menyempurnakan Indeks Desa.
Setelah serangkaian rapat pembahasan, uji coba, dan rapat koordinasi, kesepakatan antar instansi dicapai, menghasilkan Indeks Desa yang telah disempurnakan sebagai indeks tunggal pengukuran capaian pembangunan desa.
Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, peluncuran Indeks Desa akan menjadi sejarah pemantapan penilaian capaian pembangunan desa di Indonesia.
“Dengan Indeks Desa sebagai panduan tunggal, kita dapat lebih efektif mendorong kemandirian desa dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk kemajuan berkelanjutan,” ungkap Tri Dewi dirilis humas melalui WAGroup Bappenas Media, Jumat (1/3/2024).
Peluncuran tersebut akan dihadiri pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
Selain itu, kata Tri Dewi, berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah pusat, daerah, dan desa, mitra pembangunan, serta media massa akan turut menyaksikan peluncuran Indeks Desa yang menjadi langkah strategis bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia. (smr)
