Pada 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyasar pada pengembangan inovasi melalui replikasi dan scaling up. Berbagai pendampingan dan fasilitasi pun dilakukan Kementerian PANRB bagi instansi pemerintah sebagai upaya penguatan Inovasi secara berkelanjutan.
semarak.co-salah satunya di lingkup Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos telah mendapatkan berbagai penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sejak 2014 hingga 2023. Kemensos selalu aktif mengirimkan berbagai inovasi terbaiknya untuk bersaing dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar Kementerian PANRB.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyampaikan, melihat potensi ini Kementerian PANRB melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam rangka mendorong percepatan replikasi inovasi di lingkungan satuan kerja Kemensos sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.
“Kita ingin mendapatkan informasi terkait strategi pengelolaan inovasi di lingkungan Kementerian Sosial termasuk penciptaan inovasi, pengembangan inovasi, dan pelembagaan inovasi,” ujar Ajib dalam Rapat Koordinasi Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Kemensos, di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Ajib menerangkan replikasi merupakan bagian dari aspek difusi inovasi yang bertujuan untuk menyebarkan inovasi ke unit atau instansi lainnya dalam rangka memperluas manfaat suatu inovasi dan memberikan dampak pada percepatan peningkatan pelayanan publik.
Secara umum terdapat 3 bentuk dalam proses replikasi yaitu adopsi, adaptasi, dan modifikasi. Inovasi yang dikompetisikan oleh Kemensos pun selalu masuk dalam Top Inovasi 45 dan 99. Karenanya Kementerian PANRB menjajaki inovasi-inovasi yang ada di Kemensos untuk dijadikan program replikasi dan scaling up di unit lainnya.
“Untuk tindak lanjutnya kami siap memfasilitasi program replikasi yang akan dilaksanakan Kemensos. Sehingga inovasi yang ada tidak hanya berhenti di satu satker saja tetapi bisa dikembangkan dan disebarluaskan di satker lainnya,” imbuh Ajib dirilis humas Kementerian PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Sabtu (17/2/2024).
Terkait replikasi inovasi di lingkup Kemensos, Kementerian PANRB merekomendasikan inovasi BARIS DITEBAS (Barista Disabilitas Terobos Stigma Keterbatasan) untuk direplikasi. Inovasi ini dikembangkan oleh Sentra Wyata Guna Bandung.
Selain inovasi BARIS DITEBAS, Kementerian PANRB juga merekomendasikan inovasi Sheltered Workshop Peduli yang dikembangkan oleh Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Inovasi ini menarik karena menggunakan pendekatan partisipatif dengan memberdayakan penyandang disabilitas intelektual (PDI) untuk membuat produk Batik Ciprat.
Analis SDM Aparatur Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Ani Wuryandari menguraikan, Inovasi BARIS DITEBAS hadir untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar berdaya secara ekonomi dan bermartabat karena memiliki keterampilan yang sama dengan orang lain.
Inovasi ini juga menjadi peluang pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas, lebih jauhnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan dapat mengurangi kemiskinan. Sentra Wyata Guna Bandung bekerja sama dengan Siloam Center for The Blind of Korea melaksanakan kegiatan Pelatihan Barista bagi penyandang disabilitas dan membangun Café More Wyata Guna sebagai tempat penyaluran kerja lulusannya. Ani menuturkan, inovasi BARIS DITEBAS dan Sheltered Workshop Peduli dengan produk Batik Ciprat bisa direplikasi di satker-satker lainnya karena berbagai sentra di Kemensos sudah multi layanan.
Replikasi inovasi ini sangat memungkinkan untuk dilakukan di semua sentra karena di sentra-sentra kami juga sebenarnya sudah memiliki Sentra Kreasi ATENSI (SKA) sebagai wadah bagi penyandang disabilitas dapat berdaya dan mandiri melalui wirausaha.
Di bagian lain Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Kurniawan mengatakan, peta jalan ini nantinya menjadi rujukan dalam perencanaan pelayanan publik kedepan.
“Tentunya peta jalan pelayanan publik tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman agar lebih berdampak dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya saat membuka Rapat Penjaringan Masukan Untuk Mitra Kerjasama Peta Jalan Pelayanan Publik di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Kondisi perubahan pelayanan publik di lapangan yang terjadi baik secara nasional maupun global sangatlah dinamis. Saat ini, orientasi pelayanan publik sudah pada tahap pemanfaatan teknologi informasi digital, pelibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, serta adaptif melalui inovasi yang dimunculkan oleh penyelenggara.
“Untuk menyamaratakan pelayanan publik di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama dikarenakan belum meratanya digitalisasi, sehingga peta jalan pelayanan publik perlu segera kita susun bersama,” tambah Yusuf.
Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I KASN Rudiarto Sumarwono yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan digitalisasi diperlukan dalam mendukung pelayanan publik.
Ia menilai pengembangan Mal Pelayaban Publik (MPP) digital yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah adalah tepat dalam rangka menjangkau pelayanan publik yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi digital. “MPP digital kita perluas,” imbuh Rudiarto.
Kita tidak bisa berfokus pada MPP konvensional karena harus mengikut arus industri 4.0 dengan memanfaatkan digitalisasi untuk menjangkau pelayanan publik yang lebih luas. MPP konvensional tetap jalan, namun demikan MPP digital harus tetap menjadi keniscayaan.
Terkait penyusunan peta jalan pelayanan publik, Rudiarto menjelaskan terdapat empat tahapan. Yaitu evaluasi kebijakan dan implementasi pelayanan publik, penyusunan kajian peta jalan pelayanan publik di Indonesia, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Forum Group Discussion (FGD), dan terakhir yaitu finalisasi kajian peta jalan pelayanan publik Indonesia.
Metode penyusunan peta jalan pelayanan publik juga dapat dilakukan diantaranya denga studi komparatif pada pelayanan publik di negara maju, analisa kapabilitas SDM, survei opini publik, struktur organisasi lembaga yang membuat dan menyediakan pelayanan publik, serta budaya birokrasi saat ini.
“Dari studi komparatif tersebut nanti kita lakukan multi combine scoring system untuk menyusun peta jalan pelayanan publik yang tepat,” pungkas Rudiarto dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Sabtu (17/2/2024). (hms/smr)
