DPR RI sepakat memperkuat layanan haji dan umrah, dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Semarak.co – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, pengesahan RUU menjadi UU tersebut sebagai upaya penguatan kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah.
Sebelumnya, Presiden melalui Mensesneg telah menunjuk enam menteri wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR. Keenam menteri tersebut adalah Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, dan Menteri Hukum.
“Penunjukan enam menteri ini menunjukkan pembahasan RUU Haji dan Umrah bukan hanya terkait aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, transportasi, keuangan, hukum, tata kelola organisasi, SDM Aparatur, dan pelayanan publik,” kata Purwadi, dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (27/8/2025).
Kementerian PANRB berperan memberikan dukungan pada aspek tata kelola, kelembagaan dan SDM Aparatur agar transformasi pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah dapat berjalan efektif. Pembahasan RUU tersebut membawa beberapa perubahan substansi penting.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II RUU perubahan ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan usulan atas inisiatif Komisi VIII DPR RI sebagai respons berbagai kebutuhan.
Pengesahan RUU tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jamaah haji, baik di sektor akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan di Tanah Air maupun di Mekkah. Selain itu pengesahan juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun perubahan kebijakan di Arab Saudi.
Presiden RI pada pendapat akhir terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No. 8/2019 yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, presiden setuju terhadap pengesahan UU tersebut. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah merupakan hak WNI dan dalam penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab negara.
Selama ini ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang telah beberapa kali diubah. Dalam implementasinya, UU tersebut belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan kebijakan ibadah haji dan umrah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Andi Agtas. (kar/smr)
