Grafis dari presentasi Kementerian PANRB. foto: humas PANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Pendampingan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2021. Pendampingan pada tahun ini dilakukan untuk 12 provinsi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

semarak.co-Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, setelah program GIZ Transformasi berakhir pada 2020, pihaknya memilih alternatif pendampingan berupa kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.

“Di mana terdapat tenaga pengajar yang secara kepakaran bersesuaian dengan kegiatan pendampingan,” ujar Diah saat memberikan sambutan dalam Rapat Konsultasi Kerja Sama Pendampingan dalam rangka Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, secara virtual, Rabu, (14/4/2021).

Selain itu, kata Diah, pemerintah provinsi juga memiliki hubungan yang baik dan kuat dengan perguruan tinggi setempat. Pendampingan tersebut tentunya tidak terlepas dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar.

Payung hukum penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No.  89/2020 tentang JIPP. Saat ini sudah ada delapan provinsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan hub JIPP pada pemerintah daerah melalui Keputusan Menteri PANRB No. 94/2020.

BACA JUGA :  Di Era New Normal, Sejatinya Penulisan Jurnalistik Maupun Kode Etik Tak Boleh Berubah

Yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Pada tahun ini terdapat penambahan empat provinsi baru sebagai percontohan JIPP.

“Kementerian PANRB pada tahun ini menggandeng empat provinsi baru sebagai percontohan JIPP, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Riau, Bali, dan Maluku, di mana penetapannya melalui Keputusan Menteri PANRB masih dalam proses,” imbuh Diah seperti dilansir humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (15/4/2021).

Pemerintah provinsi yang menyelenggarakan JIPP ini menjadi pusat implementasi kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui kegiatan pendampingan, tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan dengan instansi lain, serta promosi inovasi untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Delapan provinsi yang menjadi percontohan JIPP pada tahun 2020 lalu telah menerima pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Kementerian PANRB bekerja sama dengan GIZ Transformasi, yang menugaskan sejumlah regional advisor untuk memastikan terselenggaranya JIPP dengan baik.

Sesuai kebijakan Kementerian PANRB, pembinaan inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi yang diarahkan sebagai sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BACA JUGA :  Yusril Tegaskan Komitmen PBB Dukung Jokowi, Jokowi Bahas Ukhuwah Dipelantikan Pengurus PBB

Kementerian PANRB tidak berhenti pada memunculkan inovasi yang unggul melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), tetapi bagaimana inovasi tersebut ditransfer kepada unit dan institusi lainnya serta melembaga dan berkelanjutan.

Salah satu cara untuk transfer inovasi adalah melalui pembentukan innovation hub atau JIPP. “Jadi, KIPP dan JIPP merupakan satu kesatuan kebijakan dalam rangka pembinaan inovasi pelayanan publik,” tutup Diah. (clr/smr)

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY