Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Senior Director Government Innovation and AI Tony Blair Institute (TBI) Barbara Ubaldi mendalami lebih lanjut pengembangan Digital Public Infrastructure.
Semarak.co – Menteri Rini mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya Digital Public Infrastructure dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien.
“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kebutuhan pemanfaatan Digital Public Infrastructure yang terintegrasi akan mendorong efisiensi layanan pemerintah yang bebas korupsi dan tepat sasaran,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (7/5/2025).
Upaya integrasi Digital Public Infrastructure dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Rini menambahkan, pemerintahan membutuhkan DPI sebagai enabler di era digital untuk mempercepat keterpaduan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. DPI membangun dan mengelola platform strategis berdasarkan proses bisnis dengan cakupan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
Rini mengapresiasi peran TBI dalam mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu, seperti yang telah dimulai melalui INApas, INAku, dan INAgov dengan mengadopsi global best practices.
“Kami juga berharap TBI dapat membuka akses ke jejaring lembaga pembangunan internasional serta menjembatani koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi. Kolaborasi ini kami harapkan berkelanjutan, terukur, dan berdampak,” tutur Rini.
Senior Director Government Innovation and AI Tony Blair Institute (TBI) Barbara Ubaldi menyatakan, pihaknya siap menyediakan dukungan strategis memperkuat interoperabilitas layanan publik, tata kelola data, dan perumusan kebijakan pemerintah digital di Indonesia.
“Digital Public Infrastructure tidak bisa dilakukan hanya oleh satu institusi. Harus dilakukan secara kolaboratif. Karenanya kami (Tony Blair Institute) siap untuk melanjutkan dukungan berkelanjutan dalam transformasi digital pemerintah Indonesia,” pungkas Barbara. (hms/smr)
