Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Tengah, Senin (27/2/2023). Fasilitas ini merupakan MPP ke-111 secara nasional yang telah diresmikan dan siap melayani publik.
semarak.co-Dalam arahannya, Menteri PANRB Anas menyebut bahwa peresmian MPP kali ini diyakini sebagai tonggak baru pelayanan publik di Lampung Tengah. Ia mengapresiasi pemerintah daerah dan meminta agar pelayanan kepada masyarakat terus dioptimalkan.
“Saya ucapkan selamat untuk peresmian MPP Kabupaten Lampung Tengah, ini MPP ketiga di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Metro. Pelayanan yang terpusat dalam satu tempat dan terintegrasi antar-instansi menjadi kunci esensial dari hadirnya Mal Pelayanan Publik,” kata Menteri PANRB Anas.
Saat meninjau langsung MPP Lampung Tengah, Menteri Anas mengapresiasi berbagai layanan. Ia ikut menyerahkan beberapa produk pelayanan kepada masyarakat seperti buku nikah, sertifikat halal hingga KTP Elektronik.
MPP Lampung Tengah ini menghadirkan 161 jenis layanan dari 12 instansi Pemkab Lampung Tengah dan 17 instansi vertikal/eksternal. MPP ini memiliki luas bangunan 1.939,56 meter persegi dan terdiri dari satu lantai. Masyarakat dapat mengakses Layanan MPP Lampung Tengah pada hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.30 WIB.
Sistem pelayanan yang dihadirkan diantaranya antrean elektronik baik online maupun offline, serta anjungan mandiri yang menampilkan digital form survei kepuasan masyarakat dan buku tamu. Selain itu MPP Lampung Tengah juga menghadirkan informasi visual melalui LCD monitor layar sentuh, serta kontak narahubung.
Menteri Anas berharap kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan melalui digitalisasi. “Ke depan kami mendorong MPP Lampung Tengah agar bertransformasi menjadi MPP Digital,” imbuh Menteri Anas dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Senin petang (27/2/2023).
Dalam acara itu juga, Menteri PANRB memberikan arahan kepada pada ASN di Lampung Tengah. Ia berulang kali meminta agar kerja-kerja birokrasi memiliki dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Saya senang Pak Bupati fokus pelayanan ke bawah. Untuk para ASN ini harus ditarget, harus dimonitor. Sekarang kita tidak akan lagi fokus di urusan administrasi, kerja kita harus berdampak bagi warga,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki capaian reformasi birokrasi (RB) dengan predikat CC; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat B; dan capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) predikat Cukup. “Mohon ini didorong, agar capaian kerja kedepan akan terukur, ini akan jauh lebih bagus,” tuturnya.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Noviana Andrina, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Di bagian lain Kementerian PANRB telah memberikan penghargaan bagi satuan kewilayahan (Satwil) Polri yang berprestasi. Predikat Pelayanan Prima diberikan kepada 47 unit kerja Polri sesuai hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tingkat Polres, Polresta, Polrestabes, dan Polres Metro.
Salah satu unit kerja yang memperoleh predikat Pelayanan Prima adalah Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. M. Ngajib menjelaskan kunci sukses dalam memberikan pelayanan adalah membangun SDM yang unggul dengan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan.
Kemudian, lanjut Kombes Pol Ngajib, membangun komitmen bersama untuk berlaku bersih, jujur, berani, dan bertanggung jawab. Melalui hal tersebut Polrestabes Palembang juga meraih predikat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 dan penghargaan unit kerja dengan sarana dan prasarana ramah disabilitas.
Hal lain yang dilakukan dengan membangun inovasi guna memberi kemudahan pelayanan untuk masyarakat, setidaknya ada 123 inovasi berbasis digital dan 45 inovasi non-digital. “Saat ini kami kembangkan lagi di tahun 2023, ada inovasi yaitu ruang konsultasi.
“Yang kami berikan adalah untuk pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat pada saat sebelum membuat laporan polisi, kemudian pada saat penanganan dari reserse dalam penegakan hukum,” ujar Ngajib usai kegiatan Pemberian Penghargaan Hasil PEKPPP dan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Mabes Polri, belum lama ini.
Dalam meraih Pelayanan Prima, pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan integritas. Peran masyarakat juga penting untuk mendukung pembangunan zona integritas. Polrestabes Palembang memiliki slogan berani, jujur, dan bertanggung jawab.
Kita jujur memberikan pelayanan, kemudian berani dalam mengambil suatu keputusan, dan juga bertanggung jawab baik kepada pribadi, kepada Yang Maha Kuasa, masyarakat, bangsa, dan negara,” ucap Kombes Pol Ngajib.
Hal senada juga dikatakan Kapolres Kotawaringin Timur (Kotim) AKBP Sarpani yang mengakui, SDM menjadi salah satu kunci memperoleh Pelayanan Prima. Polres Kotim memiliki tagline Smart, Ulet, Prima, Empati dan Religius (SUPER), dan semboyan Cepat Merespon Tulus Melayani, yang menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas SDM.
“Melihat dan mencermati kondisi, situasi, dan gambaran Kotim maka saya telah melaksanakan beberapa inovasi pelayanan, sehingga dapat mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat,” ujar Sarpani dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PARB, Senin (27/2/2023).
Semua keluhan masyarakat sudah kita baca, ditindaklanjuti dengan membuat inovasi yang bisa memberikan pelayanan lebih optimal. “Kita tulus melayani sehingga itu yang menjadi kualitas pelayanan kita meningkat,” ucap Sarpani lagi.
Inovasi yang dibangun adalah SIM Online Mantap dan Terpercaya (SIMON MENTAYA) yang merupakan aplikasi pelayanan publik untuk memberikan informasi yang terintegrasi secara online berbasis android. Aplikasi secara spesifik untuk mendukung tugas Satlantas Polres Kotim dalam memberikan pelayanan pemohonan SIM bagi masyarakat.
Lebih lanjut ia juga mengoptimalkan pemberian pelayanan untuk masyarakat dengan berkolaborasi bersama stakeholder. Dengan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat terwujud. Berbagai upaya tersebut mengantarkan Polres Kotim meraih predikat Pelayanan Prima. (byu/and/hms/smr)
