Kementerian BUMN mengklaim, saat ini sinergi yang terjalin antara PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah semakin erat. Meski pembentukan holding minyak dan gas bumi (migas) belum terealisasi. Padahal, dua perusahaan pelat merah tersebut selama ini dikenal kerap tidak akur karena memiliki lini bisnis yang sama, yakni di sektor gas bumi.
Deputi bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, Pertamina dan PGN sudah mulai bekerja sama mengoptimalisasikan sumber daya gas agar jauh lebih diterima masyarakat dengan harga kompetitif. Contohnya, Pertamina dan PGN telah menyelesaikan kasus tingginya harga gas di Medan, Sumatera Utara. Jika dulu harga gas di daerah tersebut mencapai USD12 per mmbtu, kini harganya sudah turun menjadi USD9 per mmbtu.
“Tahun lalu ribut harga gas di Medan sangat tinggi. Lebih dari USD12 per mmbtu. Dengan sinergi Pertamina dan PGN sekarang sudah sekitar USD9 per mmbtu. Jadi turun 20%. Selain itu, saat ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) milik Pertamina sudah bisa dialiri gas yang didistribusikan dari pipa gas milik PGN. Ini menunjukkan sinergi yang terjalin antara kedua perusahaan sudah baik,” klaim Edwin pada acara diskusi pada wartawan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/4).
Perkembangan ini, nilai Edwin, menunjukkan sinergi operasi penyatuan operasional Pertamina dan PGN sangat visibel dan punya dampak langsung ke masyarakat. Baik untuk konsumsi maupun industri sebagai bahan bakar. Sinergi ini bukan untung-untungan di buku masing-masing. Tapi memberikan dampak langsung kepada msyarakat yang butuh energy,” ujarnya.
Terkait pembentukan holding BUMN Migas, Edwin mengaku, kajian secara komersial dan hukum sudah siap. Namun, masih ada beberapa proses yang harus dilalui secara legal dan administratif. Namun secara konsep, Edwin mengakui, masih belum ada penyatuan antara konsep holding pemerintah dengan DPR. Holdidng ini harus bisa mendistribusikan dan memberikan pasokan energi primer secara sustainable, akuntabel dan setiap masyarakat mendapat akses terhadap energi, menerima pasokan energi secara berkelanjutan dan dengan harga lebih baik dari sebelumnya.
“Saya harap semester satu ini selesai. Tapi paling lambat ya tahun ini selesai. Langkah pemerintah membentuk holding BUMN merupakan amanat pemerintahan Presiden Jokowi. Di mana dalam pembentukan tentu tidak asal, perlu dikaji mendalam dari aspek komersial dan prosesnya. Ini juga di komunikasikan dengan semua hingga ke Kementerian Hukum dan HAM dan dapat opini Kejaksaan dan masukan para penegak hukum serta mendapatkan masukan input dari DPR utamanya Komisi VI,” ujarnya.
Setidaknya, harap dia, proses holding ini dapat selesai paling tidak semester satu ini. “Sampai saat ini holding belum terwujud, tapi sinergi antara Pertamina dan PGN menguntungkan banyak pihak, baik dari masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Integrasi Pertamina PGN akan membantu percepatan proyek infrastruktur penting, seperti pipanisasi gas, penyediaan fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU), optimalisasi pemanfaatan infrastruktur eksisting,” ungkapnya.
Selain percepatan proyek pengolahan gas menjadi berbagai jenis produk baik gas alam (Cl), Compressed Natural Gas untuk transportasi dan LPG untuk kebutuhan rumah tangga, integrasi keduanya diharapkan dapat membantu percepatan monetisasi cadangan gas hulu untuk domestik dan di sisi hilir memperluas akses gas sebagai bahan bakar transportasi maupun guna kebutuhan rumah tangga seperti jaringan gas kota (Jargas).
“Pertamina dan PGN saat ini telah memiliki fasilitas regas. Baik yang sudah berjalan FSRU di Lampung, Nusantara Regas dan Arun Regas di Lhoksemauwe serta rencana proyek di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sinergi ini membuka peluang untuk efisiensi biaya operasi dan perawatan fasilitas gas, penggunaan fasilitas bersama secara optimum dan kontinuitas suplai gas guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” urainya.
Dari hasil kerja sama tersebut diharapkan perencanaan belanja modal yang lebih efektif dalam pembangunan infrastruktur, dan juga dapat mengoptimalkan perencanaan infrastruktur ke depan secara bersama menghindari tumpang tindih pembangunan. Pemetaan infrastruktur bersama diharapkan dapat secara optimal, sekaligus fokus pada percepatan untuk mendukung program pemerintah seperti jaringan gas nasional. Perencaan proyek bersama serta merta dapat mempercepat proses persetujuan serta perijinan konstruksi.
Kemudian, mempercepat perluasan akses energi gas guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perluasan open access atau penggunaan bersama pipa transmisi dan distribusi gas akses diharapkan mampu memperluas penyaluran gas ke konsumen dengan economic scale yang lebih baik sehingga diharapkan utilisasi pipa akan meningkat dan berdampak pada penurunan biaya infrastruktur
Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani mengatakan, terkait realisasi holding pihaknya tengah melakukan sejumlah kegiatan bersama PGN. Salah satunya sinergi percepatan Proyek Pipanisasi Duri-Dumai untuk memasok gas ke kilang minyak RU II Dumai, perluasan penerapan open access dan membantu monetisasi cadangan gas di lokasi sumur gas terutama lapangan gas.
“Kita (PGN-Pertamina) beberapa bulan terakhir menyibukkan diri untuk kerjasama. Ini penting karena kebutuhan pasar di Sumatera tidak bisa diabaikan karena ketika pemasok ready, pembeli ready, jika infrastruktur tidak dibangun tepat waktu maka yang dirugikan tidak hanya mereka, tapi kita juga. Itu yang kita lakukan,” imbuhnya. (lin)
