Kementerian PPN/Bappenas menegaskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang menjadi penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
semarak.co-Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, tema tersebut dipilih berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mempertajam prioritas nasional, program prioritas dan Major Project, serta memperkuat komunikasi dengan pelaku pembangunan.
“Saya sering menyebut bahwa RKP disusun juga berdasarkan skenario perencanaan. Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan K/L dalam penyusunan rencana kerja K/L serta rencana kerja dan anggaran K/L. Bagi pemerintah daerah, RKP digunakan sebagai acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” tutur Menteri Suharso dalam Kick-Off Meeting RKP 2023 yang digelar secara daring dari Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Arah kebijakan prioritas pembangunan di 2023 meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
“Lalu Pembangunan Rendah Karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Negara,” papar Menteri Suharso dirilis humas melalui WAGroup Bappenas Media, Jumat (18/2/2022).
Pada 2023, rinci Menteri Suharso, Indonesia akan meningkatkan perekonomian nasional dengan sejumlah target pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Kemiskinan 7,0–8,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,29 – 73,35, penurunan emisi Gas Rumah Kaca 27,02, serta indikator lainnya yaitu Nilai Tukar Petani 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan 105-107.
Sedangkan sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah, antara lain Papua 7,3-8,4 persen, Nusa Tenggara 5,1-5,7 persen, Maluku 9,2-10 persen, Sulawesi 7,1-7,8 persen, Kalimantan 5,5-6,0 persen, Sumatera 4,7-5,2 persen, dan Jawa-Bali 5,3-5,8 persen.
Selain itu, lanjut dia, kemiskinan ekstrem diharapkan dapat ditekan menjadi 1,5-2 persen dan terus menurun menjadi 0-1 persen pada akhir 2024. Melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, prevalensi stunting pada balita diharapkan menjadi 17,5 persen dan menurun hingga 14 persen pada akhir 2024.
“Melalui upaya penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi serta persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diharapkan terus meningkat,” imbuh Menteri Suharso yang juga Ketua umum PPP.
Sejalan dengan upaya mendorong pemulihan dunia usaha, pertumbuhan wirausaha, nilai devisa pariwisata, dan nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan terus tumbuh dan semakin inklusif. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dibidik mampu mendorong pertumbuhan industri pengolahan menjadi 5,4-5,9 persen sehingga kontribusi PDB industri pengolahan terus meningkat menjadi 20,6 persen.
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan terus dilanjutkan, termasuk infrastruktur digital, sementara pembangunan Ibu Kota Negara juga akan mencakup pembangunan fasilitas dasar dan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Menteri Suharso menekankan lima poin penting dalam Kick-Off Meeting RKP 2023. Pertama, sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2023 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD. Kedua, pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2023.
Ketiga, perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “making delivered”, diperkuat melalui mekanisme Clearing House dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
Keempat, memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan.
Kelima, K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal. “Seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta diharapkan bersinergi, bahu membahu mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional pada 2023,” pungkasnya. (smr)
