Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menertibkan pemanfaatan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Semarak.co – Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan, dari hasil pengecekan melalui citra satelit, masih ada perusahaan pemegang SHGU yang perlu ditertibkan, sehingga pendapatan negara bisa lebih optimal.
“Saya sudah pernah sampling di Riau dan Kalimantan, jadi orang punya HGU 8.000 hektare setelah dicek menggunakan teknologi satelit ternyata ada yang menanam lebih 1.500 hektare, ada yang 2.000 hektare,” katanya, dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran semacam ini perlu ditertibkan baik secara pendaftaran tanahnya hingga pungutan pajaknya. Untuk itu, Nusron mengimbau kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) dengan Ditjen Pajak.
“Jadi saya ingin menertibkan administrasi tanahnya supaya semua APL (Area Penggunaan Lain) ada hak atas tananya. Kalau dari Ditjen Pajak, Bapak bisa lihat lebihnya (area tanam di luar HGU) itu benchmarkingnya bayar pajak berapa,” ujarnya.
Penertiban HGU tersebut, sejalan dengan program 100 hari kerja Kementerian ATR/BPN, yang ingin menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan dengan tetap menjaga kesinambungan perekonomian.
Selain itu dibahas pula dalam rapat ini terkait rencana sinkronisasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi Bangunan.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, integrasi ini diperlukan agar mempermudah pembaharuan data perpajakan setiap kali terjadi transaksi pertanahan.
“Besok semoga kita sudah bisa kick off untuk sinkronisasi data dan kerja sama lainnya,” tutur Anggito Abimanyu. (JM/YZ/RS/smr)
