Kemenpar Perkuat Kolaborasi dengan PHRI Hadapi Tantangan Pariwisata

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat menerima audiensi Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menerima audiensi Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), untuk  merumuskan strategi dan membahas kolaborasi yang tepat terkait berbagai hal di sektor pariwisata dan perhotelan.

Semarak.co – Widiyanti menyatakan, efisiensi anggaran pemerintah diakui memberikan dampak terhadap perputaran aktivitas industri pariwisata termasuk akomodasi. Secara nasional, tingkat okupansi hotel turun 0,26 persen poin, terlebih pada Februari sebesar 2,24 persen poin.

Bacaan Lainnya

“Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini memiliki tantangan tersendiri. Kami melihat ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi bersama untuk mengembangkan pariwisata ke depan,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Siaran Pers Kemenpar2, Rabu (23/4/2025).

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan potensi wisatawan nusantarayang selama ini terbukti menjadi sumber ketangguhan utama pariwisata. Berdasarkan data, hingga akhir 2024, pertumbuhan wisatawan nusantara tercatat sebesar 21,7 persen.

Widiyanti Putri mendorong industri untuk dapat menciptakan pasar-pasar baru dengan pendekatan strategi dan inovasi, yang tentunya bisa dilandaskan pada prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Misalnya, pembuatan paket meeting untuk komunitas, paket eduwisata, dan lainnya. Dengan kolaborasi kuat, kita masih dapat menemukan ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan wisnus ini tetap berlanjut,” ujar Widiyanti.

Begitu juga dengan potensi dari wisatawan mancanegara yang juga masih memiliki ceruk besar untuk dimaksimalkan guna memitigasi dampak. Terlebih dengan dinamika geopolitik, yang bisa mengubah arus kunjungan wisatawan.

Widiyanti menegaskan, Kemenpar berkomitmen mendukung penuh, termasuk jadi jembatan bagi industri untuk berkomunikasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengkaji dan menghadirkan intervensi-intervensi yang diperlukan.

Seperti sejumlah aspirasi yang disampaikan Ketua BPP PHRI Hariyadi Sukamdani dalam audiensi. Di antaranya meminta pemerintah agar dapat segera mengeksekusi anggaran belanja khususnya untuk jasa akomodasi, serta penertiban regulasi jasa akomodasi berbasis konsep sharing economy.

“Kami siap memberikan bimbingan teknis dan berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi. Kita bisa rumuskan bersama, promosi untuk MICE dan promosi untuk wisman melalui kampanye terpadu,” ujar Widiyanti.

Widiyanti mengajak agar kolaborasi yang telah terjalin antara industri dan pemerintah dapat semakin diperkuat dan berjalan lebih baik ke depannya. Dia berharap pertemuan ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif, untuk merumuskan intervensi yang tepat dan terarah. (hms/smr)

 

Pos terkait