Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dua instansi, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang totalnya sebanyak 19210 orang.
Menteri PAN RB Asman Abnur mengatakan, penerimaan CPNS tersebut, dilakukan secara transparan tanpa dipungut biaya. Bagi CPNS yang mempunyai kualifikasi pada bidangnya yang akan dipertimbangkan masuk sebagai CPNS.
“Saya sampaikan kebijakan aparatur sipil negara diimplementasi dalam bentuk formasi disetujui. Ini berdasarkan PP no. 5 tahun 2014, apalagi sudah keluar PP Managemen ASN tahun ini yang kami kawal,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa (11/7).
Ia menjelaskan, saat ini penerimaan CPNS tidak akan ada lagi orang yang dapat membantu atau memungut biaya untuk penerimaan tersebut. “Memperbaiki sistem rekruitmen berdasarkan kompetensi dan kemampuan, tidak ada lagi rekomendasi. Dengan keterbukaan tidak ada lagi orang bisa menjamin orang bisa masuk dengan bayar sekian,” katanya.
Lebih lanjut ia membeberkan, CPNS terdiri dari 1.684 orang untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.
Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.
Dijelaskan, Formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.
Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Pembaga Pemasayarakatan (Lapas) hingga analis Keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empatbelas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Asman.
Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 diantaranya untuk jabatan penjaga Lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.
Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs
a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum. mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun. mahkamahagung.go.id/
d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id
Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31 Agustus.
Seperti halnya tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan Seleksi kompetensi bidang (SKB).
Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, perserta akan langsung mengetahui nilainya. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujarnya. (wiy)
