Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mewaspadai serbuan produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia yang dikhawatirkan semakin mengancam dan menggerus pasar produk UMKM.
semarak.co-Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Setya Permana mengatakan, beberapa kajian dan data berbagai sumber memperlihatkan serbuan barang impor ilegal terutama dari China memberikan dampak serius bagi Indonesia.
“Hal ini bisa menyebabkan deindustrialisasi di Indonesia. Bahkan gejalanya telah terlihat dari tahun 2015 hingga 2023,” kata Temmy dalam keterangan pada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8/2024) seperti dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Rabu sore (7/8/2024).
Dalam 10 tahun, terang Temmy, sektor industri pengolahan masih mencatatkan andil terhadap PDB Indonesia di atas 20 persen per tahun. Namun, lima tahun kemudian, nilainya turun di bawah 20 persen. Tren ini baru dua kali terjadi dalam 10 tahun terakhir.
Temmy juga mengutip data Trademap yang diolah Tim KemenKopUKM, API, dan Apsyfi 2023, menunjukkan telah terjadi gap (kesenjangan) antara ekspor China ke Indonesia dengan impor Indonesia dari China. Pada 2022 misalnya, ekspor China ke Indonesia mencapai Rp61,3 triliun sementara impor Indonesia dari China sebanyak Rp31,8 triliun.
Dirinci Temmy, ada gap sekitar Rp29,5 triliun atau sekitar 50% nilai impor produk China ke Indonesia tidak tercatat. Angka itu menunjukkan data ekspor China ke Indonesia nilainya hampir tiga kali lipat lebih besar dari impor Indonesia dari China.
“Kami menduga ada produk yang masuk secara ilegal dan tidak tercatat. Ini khusus di pakaian atau tekstil dan produk tekstil (TPT). Barang masuk yang tidak tercatat tanpa bea masuk dan lain-lain, harganya akan murah sekali dan ini akan mendistorsi pasar,” katanya.
Temmy menyebut impor ilegal berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp2 triliun per tahun, serta kehilangan potensi PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.
“Hal ini tidak hanya berdampak pada PHK massal perusahaan tersebut saja, tetapi juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang kemudian mempengaruhi perekonomian nasional. Untuk itu, KemenKopUKM memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan bersama dengan K/L terkait,” ujarnya.
Pertama, rekomendasi terkait rencana Pengenaan BMTP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) 200% dan Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk produk tekstil memperhatikan pembatasan hanya untuk produk yang dikonsumsi akhir (pakaian jadi, aksesoris, alas kaki) atau pada kode HS 58-65.
Sehingga bahan baku industri (filamen, kain, dan serat) masih dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri TPT dalam negeri. Kedua, rekomendasi KemenKopUKM mendukung langkah usulan Kemenko Perekonomian tentang insentif Restrukturisasi Mesin yang diberikan melalui perbankan dalam bentuk pembebasan bea impor terhadap mesin (PMK 11/2009 jo. PMK 188/2015).
“Ketiga, kami mendorong penyusunan regulasi terkait persaingan usaha tidak sehat dalam praktik perdagangan daring. Di tengah serbuan impor ini, seluruh elemen masyarakat tidak bisa menutup mata dengan fakta bahwa UMKM Indonesia belum bisa bersaing dari sisi harga. Maka KemenKopUKM terus memantau dan berupaya agar produk UMKM bisa bersaing,” ujarnya.
“Misalnya kami membangun Rumah Produksi Bersama untuk produksi kulit UMKM di Garut, dan beberapa komoditas lainnya di beberapa daerah. Melakukan konsolidasi dan mengagregasi beberapa produk UMKM, termasuk menghubungkannya dengan market, seperti dengan Smesco memfasilitasi sekitar 1.300 brand dalam event Jakcloth,” demikian Temmy menambahkan.
Di kesempatan sama, Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada lebih menyoroti kehadiran aplikasi Temu yang mulai masuk di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.
Menurut Wientor, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, pihaknya menemukan beredarnya tutorial aplikasi Temu. Bagaimana pedagang di China yang sudah punya gudang di Indonesia, secara detail memberikan tutorial kepada koleganya di China untuk masuk ke Indonesia melalui berbagai platform di Indonesia.
“Karena jumlahnya cukup banyak, maka harus ada upaya bersama untuk mencegah masuknya barang murah ilegal dari China ke Indonesia. Jika ini (barang impor ilegal) masuk secara masif akan sangat membahayakan UMKM di Indonesia,” imbuh Wientor.
“Terutama di kategori produk-produk tertentu. Aplikasi Temu dari China menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshiper maupun afiliator,” demikian Wientor menambahkan.
Sehingga tak ada komisi berjenjang, ditambah adanya subsidi yang diberikan platform yang membuat barang di aplikasi ini sangat murah. “Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat dan Eropa, bukan tidak mungkin juga masuk ke Indonesia,” katanya.
Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari menambahkan, sejak September 2022, diketahui aplikasi Temu telah sebanyak tiga kali berupaya mendaftarkan merek di Indonesia.
Pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sedang dalam tahap pengajuan ulang di Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Didaftarkan langsung oleh dua pihak berbeda.
“Ada satu oleh pihak asing berdasarkan merek dilakukan pemilik langsung dari China, dan pihak ke dua adalah WNI domisili Jakarta. Ke depan kami harapkan ada komite khusus bagi publik untuk bisa melaporkan, ketika ada plaftom yang tidak sesuai dan melakukan pelanggaran bisa langsung diberikan sanksi,” ucapnya.
Di bagian lain dirilis humas KemenKopUKM berikutnya, KemenKopUKM mendorong lebih banyak event-event atau pameran berskala nasional untuk mempromosikan dan mendongkrak penjualan produk dalam negeri khususnya produk UMKM sekaligus mengantisipasi serbuan produk impor ilegal.
Kembali Temmy Setya Permana mengatakan masifnya serbuan produk impor ilegal dinilai sangat membahayakan bagi kelangsungan usaha dari industri hingga UMKM. Karena itu melalui pameran dan event-event besar seperti Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2024 akan menjadi bantalan untuk menghadapi serbuan produk impor ilegal.
“Kami mengapresiasi acara JITEX 2024 karena ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mengambil sikap dan berpihak pada UMKM. Sebenarnya produk kita banyak yang bagus tapi membutuh event untuk mempromosikan dan mempertemukan antara buyer, investor, dan masyarakat luas,” kata Temmy dalam pembukaan JITEX 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Sebagai wujud kecintaan terhadap produk dalam negeri, Temmy mendorong masyarakat untuk mulai membeli produk lokal. Hal ini sejalan dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang sekaligus sebagai upaya untuk menekan importasi.
“Jadi jangan hanya bangga pada produk Indonesia tetapi harus membeli. Sebab jika bangga namun tidak mau membeli itu sama saja, padahal produk kita banyak yang sudah bagus-bagus,” kata Temmy dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Rabu malam (7/8/2024).
Sebagai upaya fasilitasi terhadap pengembangan pasar produk dalam negeri, pemerintah telah menetapkan alokasi belanja pemerintah/ lembaga sebesar 40 persen dari total pagu anggaran di setiap K/L.
Diharapkan dengan afirmasi kebijakan yang tertuang di dalam instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih berdaya saing dan mampu mengurangi impor.
“Saat ini kita sedang berjuang untuk mencapai target itu, tapi percayalah bahwa pemerintah akan selalu menjadi supporter pertama untuk mendukung pengembangan UMKM lokal,” ujar Temmy.
Di tempat yang sama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi membenarkan bahwa pelaku usaha lokal termasuk UMKM dapat memanfaatkan fasilitas e-katalog LKPP untuk mendongkrak penjualannya.
Berkaca dari tahun 2023, rencana umum pengadaan pemerintah sudah mencapai Rp1.226,2 triliun. “Jadi pencatatannya sangat luar biasa, dibandingkan tahun 2020. Ini pasar yang besar sekali buat UMKM karena 40 persen minimal harus terpakai untuk belanja produk dari UMKM atau penyedia jasa lokal,” kata Hendrar.
Sementara untuk menstimulasi pelaku usaha dalam negeri dalam mengakses dan tergabung di dalam situs LKPP, pihaknya telah mengembangkan platform e-katalog. Pelaku usaha dapat memanfaatkan platform ini untuk menawarkan produk/jasanya kepada pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah.
“E-katalog sendiri bisa diibaratkan sebagai sebuah kolam besar untuk para pelaku usaha. Ada 10 transaksi terbesar di e-katalog pada tahun 2023 yang saya rasa ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman para pengusaha UMKM,” kata dia.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menambahkan JITEX 2024 yang digelar bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan event untuk menarik minat investasi dan mendorong penjualan produk dalam negeri terutama untuk pasar ekspor.
Dia berharap melalui pameran tersebut, UMKM atau pelaku usaha lokal dapat memanfaatkan JITEX 2024 untuk memperluas jaringan dan kerja sama kemitraan terutama dengan buyer asing. Dia memastikan gelaran ini bisa menjadi pintu pembuka bagi pelaku usaha lokal untuk dapat meningkatkan daya saingnya di mata dunia internasional.
“Kita berkeinginan agar produk lokal dikenal di dalam dan luar negeri sehingga dari sini para buyer luar bisa melihat produk kita itu bagus yang pada akhirnya mereka berbelanja di Indonesia,” kata Budihardjo.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UsahaKecil Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung UMKM naik kelas melalui pengembangan kewirausahaan terpadu di Jakarta Entrepreneur (JakPreneur).
Melalui program JakPreneur pelaku usaha akan dibimbing untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat semakin maju. “Kami ada agenda tujuh pas, tujuh langkah pasti untuk menjadi sukses. Program kami ini tidak hanya dibiayai APBD tapi dari kolaborator,” kata Ratu. (smr)
