Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas yang untuk kali pertama menggelar penghargaan kepada penggerak koperasi. Bagi Kemenkop dan UKM, peran koperasi sebagai salah satu penggerak pembangunan diakui oleh lembaga yang kredibel, seperti Kementerian PPN/Bappenas. Meski kontribusi koperasi terhadap produk domestic bruto (PDB) masih relative kecil, yaitu 3,99%, tapi diyakini kontribusi ini akan makin meningkat.
Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram mengatakan, keyakinan kontribusi koperasi itu karena seiring reformasi total yang jadi program lembaganya. Program ini terdiri dari rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan koperasi. Modernisasi koperasi yang dikelola secara korporasi juga tengah dilakukan sehingga nantinya koperasi akan memanfaatkan IT dan tiada hari tanpa transaksi. Program itu masih diperkuat dengan digalakkannya GKN (Gerakan Kewirausahaan Nasional). Dimana dalam tiga tahun tingkat kewirausahaan di Indonesia sudah meningkat dari 1,67% menjadi 3,1%.
“Saya memberikan apresiasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Karena untuk pertama kalinya, peran koperasi sebagai salah satu penggerak pembangunan, diakui oleh lembaga yanag kredibel ini,” ujar Agus dalam sambutan acara penganugerahan Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan di gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (31/7).
Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko menambahkan, gelaran Kementerian PPN/Bappenas cukup menarik untuk di kaji. Puluhan tahun sudah Bappenas merencanakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk koperasi. Memberikan angin segar kepada gerakan koperasi untuk lebih berkiprah dalam pembangunan di segala bidang.
“Pemberian penghargaan ini perlu diapresisi tinggi karena diberikan institusi negara yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan nasional. Tetapi upaya mendorong ini harus dibarengi dengan perubahan policy pembangunan ekonomi dan keadilan dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan,” ujar Agung usai ikut menghadari acara itu.
Sebab kalau hanya diberi penghargaan tanpa adanya penciptaan suasana kondusif untuk tumbuhkembangnya koperasi, nilai Agung, maka hasilnya tidak akan lebih baik. Jika dikritisi lebih lanjut, salah satu hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan Bappenas telah menimbulkan ketimpangan antar pelaku ekonomi dan pendapatan.
Di sektor pelaku ekonomi 72 tahun kemerdekaan dan 70 tahun gerakan koperasi, lanjut dia, koperasi masih tertiggal jauh dibanding pelaku usaha yang lain. “Kondisi ini bukan hanya kekeliruan Bappenas tetapi memang policy pembangunan kita belum memberikan kesetaraan dan sepadanan antar sektor dan pelaku ekononi, demikian disampaikan,” ujarnya.
Pemberian penghargaan kepada koperasi dari Bappenas ini memberikan dampak yang luar biasa, kata dia sambil memberi contoh, penghargaan Bappenas atas peran koperasi, pengakuan koperasi sebagai pengerak pembangunan, meningkatnya kepercayaan publik pada koperasi dan dukungan aspek kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menginginkan koperasi mampu bersaing dengan Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan swasta. “Lini usaha koperasi di Indonesia masih berpotensi masuk kepada semua sektor usaha. Saat ini lini usaha koperasi masih terfokus pada layanan simpan pinjam dan distribusi (pinjaman). Kami ingin peran koperasi bukan hanya jumlahnya, tapi perannya dalam pembangunan. Kami ingin koperasi bersaing dan punya daya tawar yang sama apakah BUMN maupun perusahaan swasta,” papar Bambang dalam sambutan usai Agus Muharram, di tempat yang sama.
Dengan itu, lanjut Bambang, koperasi perlu bersinergi dengan berbagai pihak agar bisa meningkatkan kapasitas maupun daya saing yang dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. “Koperasi dapat menjadi salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa, karena secara mendasar koperasi memiliki asas yang sama dengan BUMD,” papar Bambang.
Menurut Bambang, koperasi mempunyai potensi untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional di masa yang akan datang. “Dalam empat tahun terakhir perkembangan koperasi telah menunjukkan arah yang positif, upaya ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah pusat pemerintah daerah dan dunia usaha serta masyarakat,” papar Bambang.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung oleh aktivitas para pelaku ekonomi termasuk koperasi yang menjadi salah satu pelaku ekonomi penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia memiliki 152.282 unit koperasi. Dengan rincian terdiri dari koperasi konsumen sebanyak 97.931 unit, koperasi produsen 27.871 unit, koperasi simpan pinjam 19.509 unit, koperasi jasa 3.661 unit, dan koperasi pemasaran 3.310 unit. Secara total, jumlah volume usaha koperasi atau total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa mencapai Rp 176,3 triliun. (lin)
