Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan Badan Gizi Nasional (BGN) gotong-royong dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
semarak.co-Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di pedesaan. Salah satu peran koperasi nantinya adalah penyediaan susu. Susu adalah komponen penting dalam Program MBG.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan, koperasi susu Indonesia potensinya besar sekali. Sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas. Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT.
“Nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir. Saya memastikan ada banyak koperasi susu berkualitas, seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali,” ujar Budi Arie dalam pertemuan.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menguatkan pandangan Budi Arie. Dikatakan Wamenkop Ferry, dengan adanya kepastian pasar dari BGN, koperasi-koperasi rakyat nanti akan bermanfaat dan mendapatkan manfaat.
“Bukan hanya koperasi susu, termasuk koperasi lain yakng terkait dengan program BGN,” ujar Ferry seperti dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Selasa (5/11/2024)
Wakil Menteri Desa (Wamendes) PDT Ahmad Riza Patria menyatakan dukungannya. Ia siap berkoordinasi dengan Kemenkop dan BGN. Kemendes membina 75.265 desa dan sekitar 20.367 BUMDes. Setengah dari BUMDes tersebut bergerak di sektor pangan.
“Kami akan mempersiapkan semua dan mengarahkan BUMDes yang tersebar, bekerja sama dengan koperasi terkait pembagian distribusi bahan pokok untuk program makan bergizi gratis,” ucap Riza Patria dirilis humas Kemenko usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Selasa (5/11/2024).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30 ribu satuan, sebagian besar di Pulau Jawa. “Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85% dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucapnya.
Dadan menegaskan peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Ia juga menyebut potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. “Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” ujarnya.
Dadan mencontohkan pelaksanaan MBG di Warungkiara, Sukabumi. Proyek percontohan selama 10 bulan ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Koperasi dan BUMDes berperan penting dalam program ini. Mereka mengoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan. (smr)
