Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menegaskan, pembentukan koperasi desa/kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat merupakan langkah strategis.
Semarak.co – Yaitu untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari perekonomian. Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama.
Dilanjutkan Wamenkop Ferry, Kopdes/Kel Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagi subyek dari ekonomi. Wamenkop Ferry merujuk Manokwari menjadi contoh keberhasilan dengan capaian 100%.
“Karena, koperasi desa/kelurahan merah putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh Negara,” kata Wamenkop Ferry pada acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2025).
Hadir Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Mochamad lacitany, Bupati Manokwari dan Walikota se Provinsi Papua Barat, pasangan artis Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen serta beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.
Wamenkop Ferry mengungkapkan, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi. Termasuk yang ada di Papua Barat. Bayangkan saja, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen.
“Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara atau middleman,” ujar Wamenkop Ferry seperti dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Sabtu malam (28/6/2025).
Adanya Kopdes/Kel Merah Putih, Wamenkop meyakini dapat mengubah kondisi tersebut, karena dapat memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Wamenkop Ferry pun menggambarkan kondisi di Papua Barat, di mana ada kebutuhan bahan-bahan pokok yang disuplai juga justru dari daerah-daerah lain.
“Ini juga yang menyebabkan harga produk mahal. Padahal, barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri. Baik dari provinsi, baik dari kabupaten, kota maupun dari desa-desa itu sendiri,” terang Wamenkop Ferry yang juga politisi Partai Gerindra.
Kemudian, harga bahan pokok yang tidak stabil dan mahal, karena kebutuhan desa disuplai dari desa yang lain, hingga kecamatan butuh beras juga disuplai dari daerah yang lain.Dari sisi penyerapan tenaga kerja, diakuinya banyak anak muda kesulitan mencari lapangan pekerjaan.
Di Indonesia sekarang banyak anak muda, atau hampir sebagian besar anak muda pindah ke kota, karena desa tidak ada tempat atau kegiatan untuk bekerja. “Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik, agar tidak urbanisasi lagi,” ujarnya.
Dampak positif lainya, lanjut Wamenkop, adalah akses kesehatan. “Presiden Prabowo ingin kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini juga bisa menyediakan apotik-apotik desa, supaya harga obat bisa terjangkau oleh rakyat,” ucap Wamenkop.
Sementara itu unit bisnis lainnya dari Kopdes/Kel Merah Putih, yaitu Klinik Desa, nantinya akan memperkuat keberadaan posisi Puskesmas dalam rangka kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di pedesaan.
Bagi Wamenkop Ferry, yang tak kalah pelik adalah banyak masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang terjebak pinjaman online dan rentenir. “Nah, dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, bisa dihapus atau diminimalisir,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wamenkop Ferry juga memaparkan kondisi 80 ribu Kopdes Merah Putih pada akhir Juni 2025 ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Maka, kehadiran saya adalah untuk terus mendorong supaya wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100%, kita minta untuk ikut menyelesaikan.
Khusus untuk Papua Barat, Wamenkop Ferry, anggap sebagai langkah penting karena kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan ikut membantu mensejahterakan warga desa, di Provinsi Papua Barat. Langkah berikutnya selama tiga bulan ke depan (Juli – Oktober) akan memasuki tahap lebih krusial.
Yaitu mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih. “Jadi, tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerjasama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah,” ujarnya.
Terkait Kopdes/Kel Merah Putih percontohan atau Mock-Up di Papua Barat, Wamenkop menekankan pada dua pendekatan. Yaitu, satu percontohan yang di populasi desa di wilayah petanian, sedangkan satu lagi mock-up di wilayah pesisir.
“Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir,” ucap Wamenkop Ferry.
Di bagian dirilis humas Kemenkop sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) menyepakati kerja sama dalam mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.
Wamenkop Ferry menyebut, ITB menjadi bagian dari sejarah fondasi teknokratik Indonesia menjadi negara industri dalam peta jalan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang penyusunannya melibatkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
“Industrialisasi dalam PPNSB menjadi fondasi bagi industri yang berintikan democratic rural development. Universitas harus kembali menjadi lembaga think tank negara, dan memiliki semangat dalam mengembangkan koperasi khususnya melalui Kopdes/Kel Merah Putih,” ucap Ferry saat diskusi bersama Rektor ITB Tatacipta Dirgantara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/6/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Digitalisasi Kemenkop Riza Azmi, Asisten Deputi Tatakelola dan Manajemen Risiko Kemenkop Trias Sujatmiko, Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Ari Permana.
Kemudian hadir juga Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Yuke Mauliana, Ketua Koperasi Pegawai Universitas Padjadjaran Cahya Irawadi dan Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi Andryanto Rikrik Kusmara beserta jajarannya.
Wamenkop Ferry melanjutkan, industrialisasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Industrialisasi yang membuka akses ekonomi bagi masyarakat desa dengan instrumen usaha berbentuk koperasi desa.
Syarat mutlaknya adalah kebijakan pembangunan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi (evidence based policy). Saat ini hal tersebut telah memiliki payung hukum berupa UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek).
Wamenkop Ferry melanjutkan, Kopdes/kel Merah Putih per hari ini telah terbentuk di 80.367 desa, yang berbadan hukum 68 ribu. Langkah selanjutnya adalah menyusun peta jalan pembangunan, penguatan dan pemberdayaan koperasi.
Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu Kopdes/kel Merah Putih, dengan asumsi modal awal sebesar Rp3 miliar per koperasi, sehingga total nilai investasi mencapai sekitar Rp250 triliun. “Dalam waktu tiga bulan sejak peluncuran, seluruh koperasi tersebut telah terbentuk secara komplit di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Keberadaan koperasi desa/kelurahan Merah Putih ini juga mempermudah akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun yang kini dapat disalurkan langsung ke badan usaha koperasi, bukan lagi ke perorangan, sehingga prosesnya lebih efisien dan berdampak luas.
Sehingga, pertemuan hari ini dengan rektor ITB membahas tentang beberapa hal penting, sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU Sisnasiptek dalam terkait konsep industrialisasi yang berintikan kesejahteraan desa dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan hidup di desa.
Wamenkop Ferry menegaskan, peta jalan Kopdes/kel Merah Putih menjadi bagian komitmen yang Presiden Prabowo untuk memulai kembali kebijakan negara yang evidence based policy yang diamanatkan para pendiri bangsa dan juga UU Sisnasiptek.
“Peta jalan yang dimaksud sudah saatnya melibatkan kampus sebagai think tank negara, yang dimulai setidaknya dengan perumusan Kopdes/kel Merah Putih,” ujar Wamenkop Ferry dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Kamis (26/6/2025).
“Kami berkomitmen, Kopdes/kel Merah Putih merupakan perwujudan dari Asta Cita Presiden Prabowo yang mencita-citakan Indonesia bertransformasi secara cepat, namun terencana, terarah dan terukur sebagai negara industri,” demikian Wamenkop Ferry menambahkan.
Wamenkop Ferry menegaskan, industrialisasi yang dimaksud dengan menjadikan desa sebagai subyek pembangunan industri hulu, tengah dan hilir. Industri yang melibatkan desa sebagai pelaku usaha melalui koperasi desa.
Gagasan Presiden Prabowo tersebut, sambung Ferry, sekaligus mengoreksi narasi yang membatasi industri di Indonesia hanya memprioritaskan industri hilir sumber daya mineral, yang pada praktiknya seringkali ‘meninggalkan’ desa dan warganya.
“Pertemuan hari ini dengan ITB menjadi langkah penting untuk mematangkan peta jalan Kopdes/kel Merah Putih. Peta jalan yang disusun dengan prinsip evidence based policy, dengan kampus sebagai think tank negara,” ujarnya.
Selain dengan ITB, Wamenkop mengungkapkan, pihaknya telah mengagendakan beberapa pertemuan dengan rektor perguruan tinggi di Tanah Air. “Langkah ini sebagai bagian dari upaya perumusan road map Kopdes/kel Merah Putih dan implementasinya benar-benar dapat terukur dan tepat sasaran,” tuturnya. (hms/smr)
