Kemenko PMK: Upaya Turunkan Stunting Harus Diawali Penyelarasan Kebijakan Lintas Kementerian

Kemenko PMK menggelar peningkatan kapasitas penyusunan dasbor stunting guna mendorong budaya collaboration and precision policy yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko PMK.

Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi menegaskan, langkah konkret dalam penurunan stunting harus diawali dengan penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Semarak.co – Pernyataan Imam tersebut disampaikan pada kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan dasbor stunting guna mendorong budaya collaboration and precision policy yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko PMK, Jumat (28/2/2025).

Bacaan Lainnya

“Kita harus membangun kebijakan yang konvergen agar permasalahan stunting dapat dilihat secara bersama dan intervensi dilakukan pada lokus, sasaran, dan waktu yang sama,” ujarnya dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media PMK, Senin (3/3/2025).

Imam menekankan, kebijakan berbasis data merupakan fondasi utama dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran.

Menurutnya, data yang digunakan harus mencakup faktor penyebab langsung seperti nutrisi dan kesehatan, serta faktor tidak langsung seperti kesejahteraan, akses layanan kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan literasi keluarga.

“Presisi berarti tepat sasaran, tepat lokasi, tepat penerima, dan tepat waktu. Ini hanya bisa dilakukan dengan data yang terintegrasi,” tambahnya.

Imam menegaskan, teknologi berperan penting  mendukung kolaborasi dan konvergensi kebijakan. Ia berharap platform yang dikembangkan tidak hanya digunakan satu kementerian saja, melainkan seluruh pemangku kepentingan terkait stunting.

Co-founder dan CEO Skyral Jason Kennedy, menjelaskan bahwa platform tersebut dapat membantu dalam menyusun kebijakan berbasis data. Platform mencakup dukungan data dari tingkat teknis untuk pelaksanaan program hingga pemantauan, serta evaluasi capaian.

Jason menjelaskan, ada tiga fungsi utama platform tersebut, yakni; Pertama, dapat mengintegrasikan data multisektoral secara real-time, sehingga simulasi dapat terus diperbarui dan kemajuan di lapangan dapat dipantau.

Kedua, dengan integrasi data geospasial, dasbor ini bersifat interaktif, memungkinkan pengguna memilih fitur dan informasi yang relevan.

Ketiga, melalui algoritma dan pemodelan, pemerintah dapat mensimulasikan berbagai skenario kebijakan untuk menemukan titik optimal dalam intervensi di daerah atau sasaran tertentu.

“Platform ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan yang evidence-based dan dapat diakses oleh berbagai kementerian serta lembaga melalui sistem management access yang terintegrasi,” ujar Jason.

Kegiatan pilot showcase precision policy platform dashboard ini menjadi sarana dalam peningkatan kapasitas tingkat Kementerian dan Lembaga, dalam mencari berbagai alternatif baru yang dapat mendorong terciptanya ekosistem penanganan stunting yang lebih baik di Indonesia. (hms/smr)

Pos terkait