Industri komik di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Namun ada persoalan yang memerlukan perhatian lebih seperti distribusi hingga kesenjangan regulasi sebagaimana dibahas dalam sesi The Ultimate Indonesian Comic Debate by Malaka Books pada rangkaian The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026.
Semarak.co – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf)/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wabaekraf) Irene Umar menegaskan, industri komik harus dipandang sebagai aset ekonomi bernilai tinggi berbasis Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP), bukan sekadar hiburan visual.
Menurut Wamenekraf Irene, potensi monetisasi IP komik sangat luas, mulai dari linimasa produk fisik, mainan koleksi, hingga adaptasi lintas media seperti animasi dan gim. Kekayaan intelektualnya bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk dengan lapisan monetisasi yang berbeda.
“Industri komik ini besar sekali potensinya. Kita tidak bisa hanya melihat komik dari sisi cetak dan digital. Karena itu, kita juga perlu mengubah persepsi masyarakat terhadap komik dan melihat potensi industrinya secara lebih menyeluruh,” ujar Irene dalam forum yang berlangsung di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Comics Researcher dari RMIT Gideon Kamang menyoroti hambatan logistik dan distribusi sebagai tantangan utama pertumbuhan industri komik nasional. Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan regulasi yang mampu menjamin keterjangkauan pasar secara merata di luar kawasan perkotaan utama.
“Jika harus menunjuk satu hal yang dapat memberikan dampak besar terhadap transformasi ekosistem komik Indonesia, menurut saya, itu adalah regulasi yang menjamin pemerataan distribusi,” ujar Gideon dirilis humas usai acara melalui WAGroup Kemenekraf Siaran Pers, Sabtu (24/10/2026).
Ditambahkan Gideoan, “Pemerataan ini harus mencakup akses geografis agar pelaku ekonomi kreatif, khususnya komikus, memiliki kesempatan yang adil untuk menjangkau pasar dan mengembangkan karyanya.”
Merespons tantangan tersebut, Wamenekraf Irene menekankan, pendataan terpadu menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pemetaan ekosistem komik harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari penyediaan kertas, percetakan, logistik, efisiensi distribusi.
Hingga tata kelola perpajakan dan hak cipta. Data terukur ini penting untuk memperkuat argumentasi pemerintah dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada industri kreatif di tingkat lintas kementerian.
“Kalau kita tidak memiliki data, bagaimana kita bisa memperjuangkan kebutuhan industri? Saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama membangun basis data yang kuat agar potensi dan persoalan industri bisa dipetakan secara konkret,” tegas Wamenekraf.
Diskusi interaktif ini turut menghadirkan beragam perspektif dari para pelaku ekosistem komik nasional, antara lain Faza Meonk (kreator Si Juki), Rizqi R. Mosmarth (Sekjen Asosiasi Komik Indonesia) Eno Bening (Cleansound Media), serta Prasetya Dwicahya (Co-founder The Reading Chamber).
Dengan moderasi oleh Abigail Limuria dan Cania Citta Irlanie dari Malaka Books. Para panelis sepakat bahwa penguatan literasi sejak dini, penekanan biaya produksi, serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan bisnis menjadi kunci utama keberlanjutan industri komik Indonesia.
Mengusung tema Inclusively Creative: Collective Continuity, WCCE 2026 yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Jakarta menegaskan kembali pentingnya keterhubungan antara regulasi, perlindungan hak cipta, dan perluasan pasar agar karya komik nasional mampu menjadi raja di negeri sendiri sekaligus menembus pasar global.
Di bagian lain dirilis humas Kemenekraf sebelumnya, Jumat (23/10/2026), Indonesia melalui Kemenekraf dan Mozambik menjajaki kerja sama strategis dalam tata kelola industri kreatif, pelestarian warisan budaya, serta penguatan subsektor kriya, film, dan fesyen.
Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen kedua negara dalam memanfaatkan kekayaan budaya dan ingatan kolektif (collective memory) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Peluang kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wamenekraf Irene dengan Wakil Menteri Seni dan Kebudayaan (Secretary of State for Arts and Culture) Mozambik Matilde Martins Muocha Makara, di sela-sela penyelenggaraan WCCE 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).
Wamenekraf menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan 21 subsektor ekraf yang terbagi dalam kategori digital dan non-digital.
Seluruh subsektor tersebut didorong untuk saling berkolaborasi guna menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal maupun global. “Kami berbeda dari Kementerian Kebudayaan. Jika fokus mereka adalah pada preservasi budaya, bagi kami, budaya itu adalah penggerak ekonomi,” paparnya.
Melalui kolaborasi bersama Mozambik, lanjut Irene, pihaknya ingin mendorong pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan industri kreatif serta memaksimalkan nilai ekonomi dari kekayaan budaya lokal agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, harap dia, beberapa peluang kolaborasi strategis yang dijajaki meliputi pertukaran pengetahuan dan pengelolaan warisan budaya, hingga penyelenggaraan pameran seni bersama untuk mengenalkan kekayaan tradisi masing-masing negara.
Kedua belah pihak juga merencanakan penyusunan kerangka kerja sama teknis yang berfokus pada pengembangan kapasitas para pelaku seni, pengrajin, serta pengelola museum di daerah. Penguatan ekonomi berbasis kebudayaan ini akan memastikan bahwa warisan sejarah dan ingatan kolektif bangsa.
Tidak hanya terjaga dengan baik, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif di daerah. Pemerintah Mozambik mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan tata kelola budaya, komunikasi, dan ekonomi kreatif.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Mozambik berkomitmen mengadaptasi model pengembangan tersebut melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan, khususnya pada subsektor kriya dan tekstil.
Matilde Martins Muocha Makara mengatakan, Mozambik berniat mempelajari keahlian teknik Batik Indonesia untuk memproduksi kain tradisional Kapulana secara lokal guna melestarikan warisan budaya mereka, sekaligus membuka peluang penetrasi pasar internasional bagi pelaku industri tekstil Indonesia.
“Saya senang mengetahui adanya peluang besar untuk bekerja sama. Kami berkomitmen melangkah ke tahap yang lebih konkret untuk mengoperasikankan dan menggali potensi ekosistem ekonomi kreatif secara lebih mendalam,” ujar Matilde dirilis humas Kemenekraf.
Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Republik Mozambik Kartika Candra Negara menyambut hangat komunikasi intensif ini guna mewujudkan sinergi ekonomi kreatif yang konkret.
Kolaborasi lintas subsektor—mulai dari kriya tekstil, film, hingga fesyen diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif di kedua negara, tetapi juga mempererat hubungan diplomasi serta ikatan kebudayaan antar-masyarakat secara berkelanjutan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pembentukan program kemitraan jangka panjang antara Indonesia dan Mozambik di subsektor seni rupa, kriya, serta seni pertunjukan.
Kemenekraf terus berkomitmen memperluas jejaring diplomasi internasional guna memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif nasional di tingkat global. Turut mendampingi Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Yuke Sri Rahayu, Direktur Arsitektur dan Desain Sabar Norma Megawati Panjaitan, dan Tim Ahli Bidang Regulasi dan Kelembagaan Dahana Esha Putra. (hms/ikrf/smr)
