Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Yudhistira Nugraha menekankan pentingnya membangun ekosistem data pendidikan melalui pendekatan Sensing, Understanding, dan Acting.
Semarak.co – Yudhistira menambahkan bahwa data harus lebih dari sekadar dikumpulkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti secara konkret untuk mendorong kebijakan pendidikan yang berbasis bukti.
“Transformasi pendidikan tidak bisa terjadi tanpa tata kelola data yang kuat, literasi data di semua level, dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya pada acara Collaborative Digital Transformation Talks (CDT Talks) di Jakarta, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Jumat (27/5/2025).
Dia mengatakan, sejak 2011, penguatan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai fondasi data pendidikan menjadi tonggak utama dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Pembangunan ekosistem pendidikan nasional yang tangguh tidak dapat dipisahkan dari keberadaan data yang valid, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Membangun ekosistem pendidikan bukan hanya soal digitalisasi, tapi komitmen negara dalam memastikan hak belajar setiap warga negara terpenuhi melalui data yang akurat dan saling terkoneksi,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis tiga dimensi: evaluasi pendidikan, substansi data, dan kewenangan, Kemendikdasmen telah mengembangkan ekosistem data yang mendukung layanan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga deteksi Anak Tidak Sekolah (ATS) secara by name, by desa.
Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas Dini Maghfirra menegaskan, keselarasan tata kelola data lintas sektor melalui inisiatif Satu Data Indonesia. Dini menyoroti langkah strategis menyusun kode referensi nasional dan menyatukan berbagai sumber data guna mendukung kebijakan berbasis bukti.
“Data hanya akan berdampak nyata jika standar, kode referensi, dan siapa yang berwenang memproduksinya jelas. Tanpa itu, kita berisiko salah sasaran dalam intervensi kebijakan,” katanya.
Maghfira menambahkan inisiatif ini juga mencakup pengembangan portal integratif yang memungkinkan pembaruan data penerima bantuan sosial secara real time, dengan harapan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program-program pembangunan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menyampaikan, penguatan tata kelola data pendidikan sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. DKI Jakarta memiliki karakteristik kelembagaan pendidikan yang terpusat dan terintegrasi.
“Pengambilan keputusan di dunia pendidikan harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Di Jakarta, kami memanfaatkan berbagai sumber data seperti Dapodik, Rapor Pendidikan, hingga dashboard internal untuk memastikan setiap kebijakan,” jelasnya.
Customer Solution Consultant Data Analytics Google Indonesia Choirul Amri mengatakan, pemanfaatan Data Science dan Artificial Intellegent secara praktikal dalam dunia pendidikan, mulai dari otomatisasi tugas rutin guru, analisis data murid, hingga pembelajaran adaptif berbasis kebutuhan siswa sangat penting.
“Bahkan warung kecil di desa pun sudah menerapkan prinsip personalisasi berbasis data. Maka di era digital, guru dan pemangku kebijakan pun harus memanfaatkan teknologi secara cerdas untuk mengambil keputusan yang berdampak,” ujarnya. (hms/smr)
