Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang memiliki kompetensi mengajar yang mampu merangkul keberagaman peserta didik.
Semarak.co – Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani menyebut bahwa kolaborasi Kemendikdasmen dengan LPTK merupakan wujud nyata dari partisipasi semesta dalam membangun pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu untuk semua.
“LPTK berperan menyiapkan calon guru profesional dan kompeten untuk mendidik di tengah keberagaman. Kolaborasi antara pemerintah, LPTK, dan mitra pembangunan seperti KPGIA memperkuat ekosistem pendidikan guru yang mampu menjawab tantangan masa depan,” ujar Nunuk, dirilis humas melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Rabu (6/8/2025).
Komitmen juga disampaikan oleh Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kemendikdasmen, Ferry Maulana Putra. Direktorat PPG memegang peran strategis dalam menyiapkan guru profesional yang memiliki kompetensi menyeluruh untuk mendidik semua peserta didik, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Dalam Program PPG, nilai-nilai inklusivitas diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembelajaran, menjadikan setiap mata kuliah, praktik mengajar, dan interaksi akademik sebagai ruang yang ramah keberagaman. “Peran strategis ini merupakan penjabaran visi Kemendikdasmen untuk menghadirkan Pendidikan Berkualitas untuk Semua,” terangnya.
Prof. Danielle Tracey dari Western Sydney University, Australia, berbagi pengalaman dalam membangun sistem pendidikan guru berorientasi inklusi. Ia menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah fondasi bagi sistem pembelajaran yang adil dan merata.
Prof. Tracey menyampaikan, upaya membangun pendidikan inklusif bisa dijalankan dengan beberapa pendekatan, yaitu bergerak dari model medis ke model sosial, bergerak dengan prinsip kesetaraan, penerapan Universal Design for Learning (UDL), berfokus pada murid dan bukan pada jenis disabilitasnya.
Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang responsif terhadap keragaman siswa. Ia menekankan bahwa pendekatan ini bukan hanya soal empati, tetapi juga keterampilan profesional dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang strategi, dan berkolaborasi.
Martadi dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi, dunia industri, dan pemerintah menjadi kunci dalam mendukung pendidikan inklusif melalui pendekatan triple helix.
LPTK berperan dalam menyiapkan guru yang kompeten dan berjiwa inklusif, sementara KPGIA menyediakan dukungan inovasi, jejaring, dan sumber daya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen menjadi pengikat kebijakan nasional yang menyelaraskan langkah ketiga pihak.
Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai program seperti webinar, konferensi, kuliah bersama, riset kolaboratif, mobilitas mahasiswa, dan studi banding. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan guru agar mampu menghadapi tantangan pembelajaran. (hms/smr)
