Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan desa memiliki peran cukup strategis dalam pengendalian inflasi. Inflasi sering kali dihubungkan dengan kondisi di tingkat nasional, tetapi sesungguhnya desa bisa berkontribusi dalam mengendalikan inflasi.
semarak.co-Tren inflasi nasional saat ini dikhawatirkan akan meningkat, terlebih dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menyikapi situasi tersebut, pemanfaatan dana desa diyakini dapat ikut berperan mengendalikan laju inflasi, utamanya di perdesaan.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengatakan, sebelum pengucuran dana desa, inflasi nasional relatif lebih tinggi daripada di kota. Menurut Ivanovich, dengan mengupayakan pengendalian inflasi di level desa, maka dapat menyelamatkan daya beli 71% warga negara Indonesia.
“Sebesar 91 persen wilayah Indonesia ada di desa. Sementara 71 persen penduduk Indonesia adalah warga desa, betapa desa ini sangat strategis,” Ivanovich dalam webinar bertajuk Kebijakan Penanganan Inflasi Desa secara daring atau virtual di Jakarta, Rabu (7/9/2022) dilansir kompas.com/7 September 2022 19:23 WIB.
Salah satu kegiatan pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa adalah penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan. Mulai 5 September 2022, kata dia, dana desa yang digunakan untuk pengendalian inflasi terkait kegiatan pangan sudah mencapai Rp8,07 triliun.
Kegiatan lainnya untuk pengendalian inflasi tingkat desa melalui dana desa, yakni membuat prasarana energi baru dan terbarukan sebesar Rp42,8 miliar, serta dukungan transportasi Rp72 miliar. “Kita mengetahui penggunaan dana desa untuk energi dan transportasi menjadi relevan ketika harga BBM terutama subsidi meningkat,” katanya.
Sedangkan untuk mitigasi dampak inflasi pada tingkat desa, Ivanovich mengatakan BLT Dana Desa telah tersalur sebesar Rp13,5 triliun per 5 September 2022 kepada 7.198.369 keluarga penerima manfaat (KPM).
Kemudian, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) telah tersalur sebesar Rp1,92 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 716.025 warga desa. “Itu supaya warga desa tetap memiliki dana sehingga daya beli dari warga desa terutama golongan miskin dan miskin ekstrim tidak terlalu terpengaruh,” tuturnya dilansir antaranews.com/Rabu, 7 September 2022 20:26 WIB. (net/smr)
