Kelompok Islamis utama Maroko menolak rencana Rabat untuk normalisasi hubungan dengan Israel menyusul kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (12/12/2020).
semarak.co-Cabang partai PJD, Unity and Reform Movement (MUR) melalui pernyataan mengatakan langkah itu patut disesali dan mengecam semua upaya normalisasi dan infiltrasi Zionis.
Partai PJD Islamis menyetujui tindakan Raja Mohammed VI yang mendukung perjuangan Palestina sambil menegaskan posisi tegas partai terhadap pendudukan Zionis, seperti dilansir Reuters, Minggu (13/12/2020).
Berbeda dengan mitra koalisi pemerintah yang mendukung kesepakatan, PJD memerlukan waktu dua hari untuk bereaksi setelah perdebatan muncul di antara para pemimpin senior partai, menurut sumber yang dekat dengan isu tersebut.
Elemen inti dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden Donald Trump adalah pengakuan AS terhadap klaim Maroko atas kedaulatan Sahara Barat. Konflik wilayah yang berlangsung selama puluhan tahun mengadu Maroko dengan Polisario Front yang didukung Aljazair, yang berupaya mendirikan negara merdeka.
“Amerika Serikat membuat proklamasi penting yang menekankan kedaulatan Maroko atas provinsi selatan mereka dan membuka perspektif baru untuk memperkuat posisi Maroko di kalangan internasional. Itu juga semakin mengisolasi para musuh integritas wilayah kami,” kata partai Islamis tersebut melalaui pernyataan.
Raja Mohammed VI mempunyai suara terakhir atas keputusan diplomatik utama. Pada Jumat (11/12/2020), Adl Wal Ihssane, yang dilarang sekaligus salah satu kelompok oposisi terbesar di Maroko, menyebutkan kesepakatan normalisasi “menusuk dari belakang perjuangan Palestina. (net/smr)
