Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra meninjau lapangan ke beberapa titik yang menjadi kawasan likuefaksi dan lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban gempa 2018, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/5/2021).
semarak.co-Mulai dari kawasan zona terlarang atau zona rawan Bencana 4 Likuefaksi yang berada di Kelurahan Petobo, Kelurahan Balaroa, Desa Sibalaya dan Desa Jono Oge, Lokasi Huntap IV atau Duyu yang memiliki luas 36,3 Hektare, Huntap Tondo l atau Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi yang memiliki luas 45 Hektare dan Tondo lII atau Huntap Talise yang memiliki luas 46,8 Hektare.
Turut hadir Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang M. Shafik Ananta, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Doni Janarto Widiantono, dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid.
Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN Surya mengatakan, Kementerian ATR/BPN sudah memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kota Palu untuk membantu proses pengadaan tanah maupun penyelesaian klaim tanah masyarakat.
“Kita sudah keluarkan surat, tadinya kan clearing lahan diberikan kewenangan kepada Kementerian PUPR, sekarang kita berikan kepada Pemkot,” ujar Surya Tjandra dalam rilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Sabtu (29/5/2021).
Jadi, lanjut Surya, Wali Kota Palu akan membantu bereskan klaim lahan, setelah beres kita langsung proses pembangunan, kemudian baru bisa kita lakukan proses sertipikasi. Proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah dikatakan Surya seharusnya bisa dilakukan lebih cepat dengan dukungan kuat dan kerja sama efektif antar pemerintah pusat dan daerah.
“Yang menarik dari kegiatan ini adalah kerja sama yang langka, kalau model kerja sama kita dari pengalaman di Palu ini berhasil, saya dan Pak Wamen PUPR siap keliling Indonesia ke daerah-daerah yang juga mengalami bencana untuk menyelesaikan persoalan di sana,” kata Surya Tjandra.
Wamen PUPR John Wempi mengatakan kendala dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulteng tidak terlalu banyak karena adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN dan Pemkot Palu. Ia mengakui, kerja sama yang baik dengan Kementerian ATR/BPN sangat mendukung pembangunan rekonstruksi huntap.
“Kenapa saya ajak Pak Wamen ATR, karena kita PUPR tidak bisa membangun kalau tanpa dukungan dari Kementerian ATR/BPN, dari segi pembangunan kami sudah siap membangun. Mimpi kita akan segera tuntas, harapan akan terwujud bilamana ada sinergi yang kuat,” tutur John.
Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid berharap pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kali ini bisa menjadi solusi atas masalah yang ada. Insha Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan pemetaan yang cepat dan akan diselesaikan dengan cepat, semoga bisa cepat selesai.
“Alhamdulillah dari Pak Wamen sangat mendukung untuk kita lakukan konsolidasi tanah untuk mengatasi klaim atas masalah tanah yang ada ini,” ujar Rasyid lagi.
Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sulteng. Rapat yang mengangkat tema Koordinasi, Kolaborasi dan Sinkronisasi antar Stakeholders dalam Reforma Agraria untuk Kemakmuran Rakyat ini dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Palu, Jumat (28/5/2021).
Pada kesempatan ini Surya Tjandra menuturkan bahwa banyak belajar dari kondisi Sulawesi Tengah yang pada umumnya masuk pada Zona Rawan Bencana (ZRB). Di Palu ini unik, kata dia, potensinya besar sekaligus kejadian bencananya besar.
“Jarang ada yang tahu mengenai likuifaksi, dan salah satu kejadian likuifaksi terbesar di dunia adalah di Palu pada tahun 2018 lalu. Kita tidak bisa menghentikan bencana tapi kita bisa belajar banyak dari proses yang dialami itu,” tuturnya.
Salah satu tugas Kementerian ATR/BPN ialah land use planning. Jika dikombinasikan dengan manajemen risiko bencana, aplikasi land use planning bisa mendapatkan tahapan-tahapan yang detail dan konkrit.
“Dari Sulawesi Tengah akan lahir model-model baru, kita dapat belajar dari sini dan gabungan kemampuan legal dan kemampuan teknis yang dimiliki ATR/BPN akan menghasilkan perencanaan pemanfaatan tanah yang menjadi komprehensif untuk menjawab kebutuhan khusus Sulawesi Tengah,” tambahnya.
Pemulihan konstruksi dari bencana alam sangat diperlukan karena dapat segera memulihkan situasi serta sektor ekonomi. Wamen ATR/Waka BPN juga mengatakan bahwa di Sulawesi Tengah hal pertama yang akan dilakukan adalah Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widiantono mengatakan Reforma Agraria diharapkan tidak hanya sebuah program tapi menjadi suatu gerakan perubahan.
“Reforma Agraria menjadi perubahan karena melibatkan masyarakat di daerah-daerah untuk bisa memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kami akan memfasilitasi,” imbuh Doni Janarto Widiantono.
Pada wilayah rawan bencana, semua rencana harus berorientasi pada bencana. Kakanwil BPN Sulawesi Tengah mengatakan dengan GTRA ini dapat menjadi komitmen bersama menyelesaikan permasalahan di Sulawesi Tengah.
Di wilayah ini yang menjadikan inti dari setiap kebijakan yang akan diambil adalah bencana, jadi membuat dan beriorientasi bencana. “Dan ini tidak mudah karena butuh perubahan paradigma bahwa tanggung jawab bencana ini mulai dari hulu,” katanya.
Penutupan Rakor GTRA Sulawesi Tengah dihadiri Kakanwil BPN Sulawesi Tengah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang M. Shafik Ananta, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah II Eko Budi Kurniawan, serta para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan provinsi Sulawesi Tengah. (smr)
