Oleh: Laksma TNI (Purn.) Ir. Fitri Hadi S., M.A.P *)
Semarak.co – 1. Gaduh tak Kunjung Usai
Pasca-Pemilu 2024, kegaduhan tampaknya terus meliputi Indonesia. Tidak ada kepastian kapan situasi ini akan berakhir, apalagi jika “Parcok” ikut bermain di dalamnya. Presiden Prabowo kemungkinan akan terus dibuat kelabakan menghadapi kegaduhan di negeri yang dipimpinnya.
Banyak residu yang ditinggalkan presiden sebelumnya, Joko Widodo, termasuk beban utang negara yang sangat besar, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi mangkrak, serta berbagai persoalan lainnya. Dilihat dari aspek konstelasi politik di Indonesia, kegaduhan secara garis besar ditimbulkan oleh dua aspek.
Pertama, aspek internal pemerintah yang mencakup kebijakan-kebijakan pemerintah. Kedua, aspek eksternal yang memengaruhi stabilitas kehidupan bernegara, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
Kedua aspek ini seharusnya dapat berlangsung secara harmonis, kondusif, dan terkendali tanpa gangguan signifikan sehingga pemerintahan berjalan efektif, pembangunan nasional berlangsung lancar, dan kerukunan dalam keberagaman tetap terjaga.
Kegaduhan yang timbul dari internal pemerintah, seperti kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta kebijakan luar negeri terkait Board of Peace dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat.
Walaupun sempat menimbulkan kebisingan di ranah publik, tampaknya masih berada di bawah kendali pemerintahan Presiden Prabowo. Demikian pula pidato Presiden mengenai “kabur saja ke Yaman” tampaknya tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan.
Namun, satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, apalagi diabaikan, adalah kasus ijazah Jokowi yang terus gaduh dan berkepanjangan. Ada upaya menarik kegaduhan ini ke ranah politik dengan menuduh keterlibatan tokoh-tokoh besar yang mengarah kepada Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal tersebut dapat berdampak pada keutuhan dukungan politik di DPR. Upaya menarik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ke ranah politik dengan melibatkan kedua partai tersebut dapat dikatakan sebagai langkah awal yang gagal membesar. Hal ini disebabkan tokoh-tokoh politik yang disebut dalam pusaran isu ijazah Jokowi tidak terlalu menanggapi.
Bahkan, Jokowi selaku pihak yang pertama kali menyatakan adanya “orang besar” di balik pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazahnya justru terkesan melempar tanggung jawab dengan mengatakan bahwa siapa tokoh besar tersebut sudah diketahui banyak pihak.
Padahal, Jokowi sendiri yang menyebut adanya agenda politik besar di balik tuduhan tersebut, bukan sekadar persoalan hukum biasa. Berlarut-larutnya persoalan ijazah Jokowi membuat publik dan sejumlah tokoh nasional berharap agar Jokowi dengan lapang dada sebagai negarawan dan mantan presiden dua periode Republik Indonesia segera menunjukkan ijazahnya kepada publik.
Namun, Jokowi berdalih bahwa ia hanya akan menunjukkan ijazahnya atas permintaan hakim di pengadilan. Di Solo maupun Jakarta, gugatan terkait ijazah Jokowi menjadi perdebatan di sejumlah pengadilan. Ijazah Jokowi tak kunjung diperlihatkan.
Bahkan, terakhir sejumlah perwira tinggi hingga perwira menengah TNI dan tokoh sipil ikut menggugat terkait persoalan tersebut. Upaya menarik masalah ijazah Jokowi ke ranah politik tampaknya mulai menemukan wadahnya.
Kini, Jusuf Kalla (JK), mantan wakil presiden dua periode, menjadi sasaran isu terkait ijazah Jokowi. JK disebut sebagai bohir atau pendana Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Berbeda dengan tokoh politik sebelumnya, penyebutan nama terang JK sebagai dalang di balik kegaduhan ijazah Jokowi tentu tidak dapat dipandang sebelah mata.
JK akhirnya angkat bicara dan menunjukkan kemarahannya. Ia meminta agar kegaduhan mengenai ijazah Jokowi segera diakhiri. JK juga mengimbau Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya agar polemik tersebut selesai. Namun, imbauan itu justru menyeret JK ke arus persoalan yang lebih dalam.
JK kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait isi ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pimpinan Sahat Martin Philip Sinurat pada 12 April 2026.
JK dituduh melakukan penistaan agama, khususnya terhadap agama Kristen. Banyak pihak menilai tuduhan penistaan agama tersebut muncul setelah beredarnya potongan ceramah JK di UGM. Potongan ceramah itu diduga pertama kali disebarkan oleh Ade Armando dan kemudian dipelintir.
Grace Natalie, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus pendiri PSI dinilai semakin memperkeruh suasana dengan uraian panjangnya terkait ceramah JK tersebut. Atas pernyataannya di media sosial pada 13 April 2026, Grace Natalie kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh perwakilan LBH Syarikat Islam/SEMMI Gurun Arisastra.
- Mencari Bohir Kegaduhan
Kegaduhan mengenai ijazah Jokowi yang kemudian berkembang dan menyasar JK dengan nuansa SARA atau potensi konflik antarumat beragama tampak sengaja digaungkan oleh tokoh-tokoh yang bernaung di PSI.
Sebagaimana diketahui, PSI saat ini dipimpin Kaesang Pangarep, putra Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Jokowi juga disebut sebagai Ketua Dewan Pembina PSI dan berkomitmen bekerja “habis-habisan” serta “turun ke lapangan” untuk membesarkan partai tersebut.
Mengingat fakta-fakta keterlibatan Ade Armando dan Grace Natalie di atas, serta seringnya petinggi PSI menemui Jokowi, maka sulit dibantah dan patut diduga bahwa kegaduhan yang menghebohkan Indonesia kali ini berhembus dari “Tembok Ratapan Solo” dan terkait dengan Joko Widodo alias Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia.
- Ambisi Politik Raja Tembok Ratapan Solo
Kegaduhan yang diciptakan ini, apakah semata-mata bertujuan menjatuhkan JK? Rasanya terlalu kecil bila kegaduhan sebesar ini hanya untuk menjatuhkan JK, apalagi sekadar pelampiasan kemarahan atas imbauan JK kepada Jokowi agar menunjukkan ijazahnya demi menyelesaikan persoalan.
JK tidak menunjukkan ambisi politik untuk kembali berkuasa di negeri ini. Di usia senjanya, JK tampaknya lebih memilih menjadi bapak bangsa dan tokoh perdamaian, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan yang lebih luas.
Kemungkinan terbesar adalah Jokowi memang ingin terus memelihara kegaduhan ini dan berharap eskalasinya meningkat, bukan sekadar kegaduhan publik di media, melainkan berkembang menjadi instabilitas politik pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Mengamati rangkaian peristiwa yang terjadi, kegaduhan di Indonesia akhir-akhir ini diduga kuat tidak lepas dari ambisi politik “Raja Tembok Ratapan Solo” untuk memelihara dinastinya agar tetap menjadi penguasa di negeri ini. Indikator yang memperkuat dugaan tersebut antara lain:
- Kegaduhan soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang tidak kunjung selesai dan terus ditarik ke ranah politik dengan melibatkan tokoh-tokoh besar, termasuk PDIP dan Partai Demokrat.
- Keterlibatan sejumlah tokoh PSI yang memunculkan kegaduhan bernuansa SARA.
- Penempatan Kaesang Pangarep di panggung politik nasional dengan mengabaikan rasionalitas usia dan pengalaman sebagai ketua partai.
- Aktifnya Jokowi dalam partai yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.
- Cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024 serta isu keterlibatan “Partai Cokelat” untuk memenangkan kontestan tertentu.
- Dijadikannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dengan mengabaikan moral dan etika karena proses pencalonannya dianggap sebagai hasil rekayasa hukum, sehingga dijuluki sebagai “anak cacat demokrasi”.
- Munculnya ide presiden tiga periode pada akhir masa jabatan Jokowi yang kemudian berkembang menjadi wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
- Terus dipeliharanya relawan Jokowi yang sulit dibantah sebagai bagian dari kekuatan politik pendukung Jokowi.
- Kesimpulan
Mengingat faktor-faktor tersebut, serta masih banyaknya mantan menteri era Jokowi yang bercokol di Kabinet Merah Putih dan ditempatkannya sejumlah loyalis Jokowi pada jabatan komisaris BUMN maupun lembaga pemerintah lainnya, patut diduga tujuan akhir dari kegaduhan yang terjadi di negeri ini adalah menciptakan keadaan yang tidak stabil.
Goyah, dan penuh konflik dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi seperti ini berpotensi memunculkan konflik kekuasaan, pergantian kebijakan yang cepat, hingga kerusuhan sosial yang dapat mengancam jalannya pemerintahan dan stabilitas keamanan nasional. (*)
*) Pengamat Kebijakan Publik
Sumber: mediatrust.id/Selasa, 12 Mei 2026 23:39 di WAGroup POLITIK INFO DUNiA (postRabu13/5/2026/)
