Pola lama transmigrasi yang dianggap sekadar memindahkan penduduk untuk mengelola lahan di tempat baru harus diubah. Pemerintah kini terus mematangkan metode baru sekaligus mengubah persepsi lama tersebut dengan memastikan para transmigran lebih berdaya dengan formula pengelolaan berbasis teknologi dan manajemen modern.
semarak.co-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, para transmigran tidak boleh lagi hanya sekadar dibekali cangkul dan sabit sebagai simbol mengolah lahan. Era sudah berubah yang menuntut pemangku kepentingan untuk mengubah persepsi tersebut.
“Karena yang perlu direvitalisasi bukan hanya transmigrasi, tapi juga persepsinya. Makanya ke depan kita ingin ada satu model transmigrasi sesuai kebutuhan zaman,” kata Mendes PDTT Halim di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/3/2022).
Yang juga penting, lanjut Mendes Halim, adalah pengelolaannya harus berbasis teknologi dan sudah ada gambaran jelas mengenai produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan di lahan transmigrasi itu. Konsep yang matang dari hulu ke hilir ini sangat penting untuk memastikan para transmigran mendapat kelayakan hidup di daerah baru sebagaimana filosofi transmigrasi.
“Mencanangkan lahan transmigrasi akan dikelola secara komunal dan tidak terbatas dua hektare saja. Pengelolaan hulu hingga hilir telah dilakukan hingga nantinya tidak ada lagi lahan transmigrasi yang ditinggalkan para transmigran karena tidak cukup menjanjikan masa depan,” kata Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim.
Gus Halim menjelaskan, kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2020 hingga tahun 2024 akan difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi, sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Ada 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang akan menjadi fokus pemerintah. Kemendes, kata Gus Halim, berkomitmen untuk menuntaskannya demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gus Halim dirilis humas Kementerian Desa (Kemendes) PDTT melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Rabu malam (9/3/2022).
Untuk diketahui, Transmigrasi memiliki sejarah panjang di Indonesia. Tahun 2022 ini program transmigrasi memasuki 72 tahun sejak pertama kali diselenggarakan pada 1950. Sejak itu, program transmigrasi telah mendorong terbentuknya 1.529 desa definitif, 454 kecamatan, 113 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi.
Sepanjang rentang itu pula, tercatat setidaknya ada 2,2 juta kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi dan telah ditempatkan di permukiman baru. Target hingga akhir periode adalah terwujudnya 7 kawasan dengan tingkat pengembangan Berdaya Saing, 12 Kawasan Berkembang, dan 33 Kawasan Mandiri.
Gus Halim menambahkan, perhatian lain terkait transmigrasi adalah penyusupan paham radikal yang sudah terjadi di titik tertentu kawasan transmigrasi. Mengutip Majalah Tempo, sebuah kawasan yang belum mapan seperti transmigrasi akan dijadikan sasaran oleh pengasong radikalisme ini.
Ini juga harus kita antisipasi sedini mungkin paham ini berkembang dan bisa dideteksi. Kemendes PDTT, kata Gus Halim, akan berkolaborasi mengembangkan kawasan transmigrasi, salah satunya bersama Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang diketuai Doni Monardo.
Selain itu, Kemendes PDTT juga menggandeng kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat seperti Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Bekerja sama dengan civil society diyakini akan efektif menangkal radikalisme. “Sehingga output yang ingin dicapai pada Rakornas Transmigrasi ini lebih jelas,” pungkasnya.
Di bagian lain Gus Halim terus mendorong revitalisasi kawasan transmigrasi untuk menciptakan pusat-pusat perekonomian baru agar kesejahteraan dan kemandirian transmigran meningkat secara berkelanjutan.
Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi serta rencana aksi yang detail dan fokus berdasar potensi dan kebutuhan kawasan transmigrasi dan warga transmigran. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi ini, sudah pasti tidak bisa dicapai dan ditentukan sendiri oleh Kemendes PDTT, butuh kolaborasi dengan banyak pihak.
“Baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta,” tegas Gus Halim saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 dihadiri Perwakilan Gubernur Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (8/3/2022).
Gus Halim optimistis dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, termasuk dengan dunia usaha, Kawasan transmigrasi bisa di sulap menjadi Pusat perekonomian baru.
Tentunya upaya merevitalisasi harus didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu. Kemendes PDTT selalu berkomitmen dalam melaksanakan Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
Salah satunya dengan menggandeng Disnakertrans Provinsi Jawa Timur agar kebijakan yang dihasil selalu sinergis. “Saya minta Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 menjadi momentum strategis dalam rangka menghasilkan rencana aksi bidang transmigrasi yang feasiable, mudah diterapkan, didasarkan potensi yang ada di lapangan,” ujarnya.
Dan sesuai dengan kebutuhan warga transmigran. Oleh karena itu Gus Halim berharap semua pihak yang terlibat dapat mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya, untuk menerjemahkan ide-ide yang abstrak, menjadi rencana aksi yang nyata untuk lapangan.
“Semua rumusan rekomendasi aksi, harus berdasarkan kebijakan nasional transmigrasi, mendukung pencapaian 18 tujuan SDGs Desa, mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja kementerian, serta berbagai target capaian kinerja Ditjen PPKTrans.
Seperti dibahas dalam Rapim Paripurna dan Raker Kementerian tahun 2022. Semoga, harap Gus Halim, ikhtiar bersama kita dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi dapat mendatangkan kebaikan untuk kita semua.
Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Wahid Wahyudi menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Transmigrasi. Dipaparkan Wahid, telah banyak warga transmigran yang berasal dari Jawa Timur yang sukses menjadi transmigran di lokasi-lokasi permukiman transmigrasi.
“Saya berharap alokasi Provinsi Jawa Timur bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dan siap mendukung dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pembangunan Transmigrasi,” kata Wahid dirilis humas Kemendes PDTT melalui WAGroup yang sama.
Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 rencananya akan menghasilkan usulan program kegiatan tahun 2023 yang tersinkronisasi antara Pusat dan daerah, termasuk kontribusi daerah dalam bentuk sharing APBD untuk program transmigrasi; MoU dan PKB yang telah ditandatangani.
Dan Berita Acara kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga untuk berkolaborasi dalam rangka membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai implementasi Perpres 50/2018, lengkap dengan jadwal pelaksanaannya.
Dalam Acara Rakornas ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa PDTT dengan beberapa institusi. Di antaranyan MoU dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) untuk pembinaan di wilayah transmigrasi.
Utamanya soal upaya menangkal deradikalisasi serta penandatanganan PKB dengan Fatayat dan Muslimat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Universitas Gadjah Mada (UGM). (fir/smr)
