Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk terus menjaga kerukunan para warga transmigran di wilayahnya.
semarak.co-Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu kawasan transmigrasi pada era pemerintahan Soeharto, tepatnya tahun 1973. Mereka berasal dari Pulau Jawa dan kebanyakan kini berprofesi sebagai petani sawit.
Mendes PDTT Halim mengatakan, meminta Bupati Rusma untuk mengawal penggunaan Dana Desa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari -sebutan lain Desa di Sumbar sesuai Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
“Mereka sudah bertahun-tahun menjadi warga disana. Perhatikan kerukunan warga transmigran karena berlatar belakang budaya dan agama mereka berbeda-beda,” pesan Mendes PDTT Halim saat menerima kunjungan kerja Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di kantor Kemendes PDTT, Abdul Muis, Jakarta, Selatan, Senin (29/11/2021).
Kerukunan, nilai Mendes PDTT Halim, merupakan salah satu kunci untuk maju dan sejahtera. “Dana Desa itu memang dialokasikan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa tanpa kecuali,” cetus Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Bupati Rusma melaporkan, sejauh ini di wilayahnya Dana Desa sudah dimanfaatkan dengan baik dan tanpa kendala apa pun. Ada sebanyak 82 Nagari atau Desa di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memanfaatkan DD dengan maksimal. “Semaksimal mungkin kita terus berupaya dimanfaatkan sesuai ketentuan dan peraturan,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Bupati Rusma juga menyampaikan persiapan upacara puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) ke-71. Acara itu, kata dia, bakal digelar Minggu 12 Desember 2021, di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan Sumbar.
Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam pertemuan tersebut yaitu Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Taufik Madjid dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Rr. Aisyah Gamawati.
Sebelumnya Gus Halim sudah meminta para stakeholder desa untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pemanfaatan Dana Desa agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Desa. Pengawasan yang optimal dapat menghindari potensi penyelewengan Dana Desa.
“Saya berharap kawal betul pemanfaatan Dana Desa, supaya searah dengan strategi pembangunan desa, dan masyarakat harus dapat merasakan betul DD itu, oleh karena itu butuh didampingi, Musdes itu perdebatan data bukan berdebat saya ingin ini dan itu lagi,” kata saat menerima kunjungan kerja Bupati Rusma Yul Anwar.
Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pencapaian SDGs Desa. Pendataan SDGs Desa sedang dilakukan di seluruh desa di Indonesia. Data yang didapatkan akan menjadi pedoman untuk menemukan masalah dan potensi dalam pembangunan desa.
“Prinsip pendampingan adalah data, ketika data lengkap kita akan tahu peta kemiskinan tertinggi dimana, dana desa dioptimalkan dimana,” imbuh Gus Menteri, sapaan lain dari Gus Halim yang politisi PKB.
Sementara itu, Bupati Rusma melaporkan, sementara ini Dana Desa sudah dimanfaatkan dengan baik dan tanpa kendala apapun, sebanyak 82 Desa di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memanfaatkan Dana Desa dengan maksimal.
Dalam pembahasan persiapan upacara, Gus Halim mengusulkan adanya pameran BUM Desa, pameran produk-produk warga transmigran dan penyerahan bantuan. Secara historis, penyelenggaraan transmigrasi pertama dilaksanakan 12 Desember 1950.
Saat itu memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) dengan total 98 jiwa yang disebar ke Lampung 23 KK dan ke Lubuk Linggau 2 Kepala Keluarga. Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan dibuka kawasan transmigrasi pada era pemerintahan Soeharto, tepatnya pada tahun 1973 dan terakhir penempatan pada 2009 lalu, rata-rata mereka yang berasal dari Jawa itu berprofesi sebagai petani sawit. (bad/smr)
