Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta untuk mengusulkan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia di Timika Papua guna meminimalisasi penularan wabah virus corona baru jenis baru penyebab Covid-19 di wilayah Tembagapura.
semarak.co -Bupati Mimika Eltinus Omaleng usai pertemuan dengan DPRD Mimika mengatakan, penutupan sementara operasional Freeport dalam jangka waktu 14 hari atau satu bulan itu semata-mata karena memikirkan keselamatan ribuan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya yang berada di Tembagapura.
“Apalagi jumlah karyawan yang terpapar Covid-19 di wilayah Tembagapura terus saja melonjak. Hingga Jumat ini (8/5/2020), sudah 56 orang di Kelurahan dan Distrik Tembagapura dinyatakan positif terinfeksi Covid-19,” ujar Omaleng di Timika, Jumat (8/5/2020).
Ini memang baru sebatas wacana, lanjut Omaleng, pihaknya akan mengirim surat ke presiden di Jakarta dan semua menteri terkait untuk menutup sementara waktu operasional Freeport. “Kalau karyawan di Tembagapura tetap kerja terus, kita tidak akan bisa memutus mata rantai kasus Covid-19 di Tembagapura,” kata Omaleng.
Kesulitan utama untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayah kerja PT Freeport di Tembagapura itu, nilai Bupati, lantaran jaga jarak tidak bisa diterapkan maksimal lantaran ruang gerak dan ruang publik yang terbatas.
“Karyawan itu pergi kerja sama-sama, duduk dalam bus sama-sama, naik tram sama-sama, sampai di tempat kerja sama-sama, pulang dari tempat kerja sama-sama, begitu juga saat makan sama-sama. Jadi otomatis penularannya cepat,” keluhnya.
Belum lagi suhu udara di Tembagapura dan tambang Grasberg itu sangat dingin, lanjut dia, bahkan bisa di bawah nol derajat. “Kondisi seperti itu bisa berakibat fatal jika tidak diambil langkah pencegahan secepatnya,” kata Bupati Omaleng yang juga lahir dan besar di Kampung Banti, Distrik Tembagapura.
Pemkab dan DPRD Mimika, kata dia, tidak bisa mengambil langkah dan kebijakan sendiri untuk menutup operasional PT Freeport mengingat perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu merupakan obyek vital nasional.
“Kami hanya bisa minta arahan dan petunjuk Bapak Presiden. Kami tidak bisa mengambil langkah sendiri. Kalau memang disetujui usulan kami maka tentu akan lebih bagus untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang yang ada tinggal di Tembagapura saat ini,” kata Bupati Omaleng. (net/smr)
