Pemerintah akan mengirimkan sejumlah kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri dalam meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan pembangunan desa pada 2019 mendatang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah pada tahun 2019 mendatang akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
Dengan studi banding, kata Eko, para kepala desa dan pendamping desa bisa menambah wawasan dalam menciptakan suatu ide atau bisa lebih berinovasi untuk membangun desanya pasca studi banding ke negara yang lebih maju.
“Tahun depan, mudah-mudahan ada pengiriman pendamping desa dan kepala desa serta aparat desa keluar negeri utk belajar melakukan studi banding. Terutama di desa-desa atau daerah yang sudah maju untuk bisa dijadikan desa atau daerah percontohan di Indonesia,” kata Eko dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019 di Lapangan Desa Watesjaya, Cigombong, Kabupaten Bogor, Minggu (2/12).
Tahun depan, kata Eko, di rencanakan pada bulan Januari atau Februari sudah bisa dilakukan pengiriman kepala desa dan Pendamping Desa serta aparat desa.
“Untuk daerahnya bisa juga termasuk Jawa Barat yang memiliki daerah atau desa yang maju akan kami kirimkan. Nanti mereka bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain serta keberhasilan lainnya yang bisa di jadikan contoh untuk desanya,” katanya.
Mengenai alokasi anggaran, Menteri Eko menyebutkan bahwa alokasi anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut nantinya diambil bukan berasal dari dana APBN. Melainkan dari kerja sama dengan bank dunia yang memiliki program untuk pemberdayaan masyarakat.
“Kita sudah kerja sama dengan bank dunia dan kita akan membicarakan terkait dengan studi banding keluar negeri ini. Rencananya kita akan kirim ke negara seperti Thailand, Korea, Jepang dan China,” katanya.
Sementara dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019, Presiden Jokowi mengingatkan kembali terkait penggunaan dana desa agar dikosentrasikan ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa serta lebih mengarah ke inovasi desa.
“Selama 4 tahun ini kita berkosentrasi di infrastruktur, sarana dan prasarana di desa, diharapkan ke depan kita mulai geser ke arah pemberdayaan ekonomi, Ke pemberdayaan masayarakat desa, Ke inovasi desa,” ujarnya sambil mengambil contoh.
Banyak desa yang bisa dikreasi jadi tempat wisata. Banyak potensi yang ada di desa yang bisa dikreasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Perlu diketahui, Berdasarkan laporan dari Kemendes PDTT, dana desa telah mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa seperti terbangunnya 1.028.225 meter jembatan, jalan desa 158.619 kilo meter, pasar desa sebanyak 7.421 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 35.145 unit, embung desa sebanyak 3.026 unit, sarana irigasi sebanyak 39.656 unit serta sarana-prasarana pendukung lainnya.
Selain itu, dana desa juga turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan Terbangunnya 942.927 unit sarana air bersih, 178.034 unit MCK, 8.028 unit Polindes, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit Posyandu, serta drainase 39.920.120 unit maupun sumur bor sebanyak 37.662 unit.
“Dana desa yang kita lihat manfaatnya itu mungkin tidak tahun ini. tapi ke depannya kita akan mendapatkan hasil yang besar dari pembangunan ini. Saya titip untuk mengelola dana desa ini untuk pemanfaatan masyarakat kita yang ada didesa. kemiskinan dan pengangguran juga bisa terus semakin menurun,” katanya.
Sebelumnya Kemendes PDTT memberikan penghargaan kepada sejumlah desa dan pendamping desa terbaik. Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan Simposium Desa Menjemput Asa dan Deklarasi Program Literasi Desa, Deklarasi Program Desa Bebas Narkoba, Peluncuran Majalah Wanua di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (29/11).
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi terhadap desa dan kerja keras para pejuang desa.
Penghargaan desa terbaik dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni kategori penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; kategori prioritas penggunaan dana desa dan padat karya tunai; kategori prakarsa dan inovatif; dan kategori pelayanan informasi dan transparansi publik.
“Untuk penghargaan bagi pejuang pendamping desa teladan, ini mewakili dari tiga wilayah Indonesia. Yakni wilayah timur, tengah, barat,” ujarnya.
Terkait kegiatan simposium Desa Menjemput Asa tersebut, Taufik Madjid mengatakan, adalah bagian dari upaya bersama dalam rangka refleksi empat tahun perjalanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Desa.
Dalam simposium tersebut, juga dideklarasikan literasi desa sebagai bagian dari akademi desa 4.0 untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di perdesaan.
“Kita juga deklarasikan (program) desa bebas Narkoba bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), meluncurkan Suara Desa untuk laporan streaming ke seluruh desa, launching majalah Wanua sebagai nama asli dari desa kita. Kemudian bersama ombudshman juga kita luncurkan buku desa kontra urbanisasi,” paparnya.
Adapun penerima penghargaan desa terbaik kategori penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di antaranya: Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul; Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara; dan Desa Bonto Jai Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng.
Selanjutnya penerima penghargaan desa terbaik kategori prioritas penggunaan dana desa dan padat karya tunai di antaranya: Desa Bantala Kecamatan Lowalema Kabupaten Flores Timur; Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo; dan Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
Selanjutnya penerima penghargaan desa terbaik kategori prakarsa dan inovatif di antaranya: Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepuluan Meranti; Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman; dan Desa Maspul Kecamatan Sebatik Tengh Kabupaten Nunukan.
Kemudian penerima penghargaan desa terbaik kategori pelayanan informasi dan transparansi publik di antaranya: Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro; Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi; dan Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara.
Adapun penghargaan pendamping desa teladan untuk Indonesia Wilayah Barat yakni Ulil Himmah, PLD Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro; Asep Deni William, PD Kecamatan Madalaya Kabupaten Bandung; dan Siti Mubarokah, PDTI Kecamatan Kecong Kabupaten Jember.
Selanjutnya penghargaan pendamping desa teladan untuk Indonesia Wilayah Tengah yakni Suksoro, PLD Kecamatan Malinao Kota, Kabupaten Malinao; Jusbal, PD Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa; dan Monalisa PDTI Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur.
Kemudian penghargaan pendamping desa teladan untuk Indonesia Wilayah Timur yakni Haris Molle, PLD Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon; Santi Hardini, PD Kecamatan Woloa, Kabupaten Buton; dan Moh Dari Is Takome, PDTI Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. (lin)
