Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengapresiasi Pemkab Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) yang sudah 100 persen menyelesaikan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan juga pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Semarak.co – Ferry menyatakan, Presiden Prabowo ingin keadilan sosial bisa terwujud di bumi Indonesia, sampai ke desa-desa. Kongkritnya, seluruh sumber daya yang dimiliki dari pusat yang ada di tangan Presiden sekarang diminta untuk disalurkan ke desa-desa.
“Semua ini adalah amanat konstitusi kita. Presiden Prabowo Subianto selalu di dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Pasal 33 adalah ruh yang sesuai dengan karakteristik bangsa kita,” terangnya, dirilis humas melalui pesan elektronik Redaksi semarak.co, Selasa malam (10/6/2025).
Dia menyatakan, pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan salah satu implementasi dari UUD 1945 Pasal 33. Belum pernah dalam sejarahnya semua sumber daya yang dimiliki disalurkan ke desa-desa. Ini sekaligus untuk membesarkan koperasi di seluruh Indonesia.
Ferry menambahkan, pada Juli hingga Oktober 2025, kita akan matangkan skema pembiayaannya, skema penyalurannya, hingga pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan SDM. Termasuk juga menyiapkan aset-aset yang akan dipergunakan koperasi desa.
Sehingga sebagai upaya tersebut, Wamenkop mendorong para kepala daerah menggunakan aset-aset negara yang idle dalam kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih. “Aset desa yang idle, yang kosong, atau belum termanfaatkan, bisa digunakan sebagai tempat Kopdes Merah Putih,” ucapnya.
Aset milik pemerintah pusat juga bisa digunakan untuk kegiatan Kopdes Merah Putih. Jadi, tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membangun fisik. “Dananya lebih baik disalurkan menjadi bentuk fasilitas pinjaman, hingga pembiayaan digunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan model kerja dari koperasi desa,” jelasnya.
Dengan begitu, kegiatan simpan pinjam dari Kopdes bisa mengatasi masalah rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya. “Kegiatan apotek desa juga karena bisa memberikan obat-obat yang harganya terjangkau,” imbuh Wamenkop.
Di samping itu, Presiden Prabowo ingin keberadaan klinik desa bisa menunjang keberadaan Puskesmas yang ada di kecamatan. “Akan banyak masyarakat usia lanjut, balita, ibu-ibu hamil, dan lain sebagainya, itu nanti akan bisa tertangani unit klinik desa di dalam Kopdes Merah Putih,” tegasnya.
Wamenkop berharap di Kabupaten Lahat terbentuk 3-4 koperasi desa percontohan dalam dua bulan ke depan. “Ada profesor dari IPB memiliki temuan untuk membuat database desa secara presisi dan akurat dan akan kita sinergikan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih dengan membangun database desa,” paparnya.
Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyatakan, Musdesus sudah 100% dilakukan di 360 desa dan 17 kelurahan se-Kabupatrn Lahat, serta sudah diupload dalam administrasi badan hukum Dirjen AHU Kementerian Hukum. Jumlah yang sudah diproses notaris juga 100 persen.
Menurut Bursah, Desa Pagar Jati merupakan salah satu desa lumbung padi di Lahat yang potensinya bisa dikembangkan lebih luas sampai 1300 hektar. “Nantinya akan bisa menghasilkan 48 ribu ton padi dengan perkuatan sistem irigasi di Lahat,” kata Bupati Lahat.
Terkait dana untuk Notaris, Bupati Lahat mengungkapkan, semua sudah disiapkan dari APBD sebesar Rp2 juta per koperasi, agar tidak memberatkan para Kepala Desa.
“Dari 377 Kopdes/kel Merah Putih di Lahat, misalkan 40% saja yang berhasil, kita sudah menggerakan perekonomian yang sangat besar, apalagi bila bisa 100%,” ucap Bupati Lahat.
Bagi Bupati Lahat, koperasi harus dijadikan alat Gerakan Rakyat yang seluas-luasnya untuk memakmurkan desa, bukan sebatas alat ekonomi. “Tujuan besarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Bursah. (hms/smr)
