Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti fenomena menurunnya jumlah pemudik pada Lebaran 2025. Hal ini harus menjadi alarm peringatan bagi pemerintah, terkait daya beli masyarakat yang sedang terpuruk.
Semarak.co-Dan kebijakan pemerintah yang selama ini, nilai Achmad, belum cukup melindungi rakyat. Negara harus pulang kepada mandatnya, yakni memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tapi menjadi alat untuk membangun keadilan sosial.
“Mudik bukan sekadar peristiwa tahunan, tetapi cerminan dari sejauh mana negara hadir dalam meringankan beban rakyat. Jika pemerintah terus abai, tradisi mudik lambat laun akan berubah dari ritual kebersamaan menjadi simbol ketimpangan,” tegas Achmad saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/3/2025).
Dalam konteks ini, terang Achmad, kebijakan mudik yang inklusif dan berempati bukan hanya kebutuhan, melainkan kewajiban moral negara. Ia menyatakan lebaran tahun ini seolah menjadi titik balik yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diproyeksikan terjadi penurunan 24% jumlah pemudik dari 193,6 juta menjadi 147,1 juta orang. Hal ini tidak hanya mengubah pola mobilitas, tetapi juga menandakan pelemahan daya beli dan tekanan struktural ekonomi.
“Di balik angka ini, terlihat bagaimana masyarakat bersiasat untuk menumpang kendaraan orang lain, mengutang, atau bahkan mengorbankan mudik demi bertahan hidup,” imbuh Achmad seperti dilansir inilah.com, Jumat, 28 Maret 2025 – 06:00 WIB.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan transportasi, melainkan cerminan krisis multidimensi yang memerlukan respons kebijakan yang lebih empatik dan holistik. Tradisi mudik selama ini telah menjadi mesin penggerak ekonomi lokal.
Namun, penurunan 46,5 juta pemudik pada 2025 berpotensi memangkas peredaran uang sebesar Rp93-232 triliun. Deflasi dua bulan berturut-turut pada awal 2025, kata Achmad, menunjukkan melemahnya permintaan domestik.
Masyarakat memilih menunda belanja karena ekspektasi harga lebih rendah, sementara ancaman PHK di sektor manufaktur dan jasa memperparah kehati-hatian konsumsi. Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pasokan uang tunai, meski diklaim sebagai bagian dari transisi digital, justru memperburuk likuiditas di daerah dengan infrastruktur digital terbatas.
Fakta 65% masyarakat masih mengandalkan uang tunai untuk THR dan belanja lebaran menunjukkan digitalisasi belum mampu menggantikan peran uang fisik. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru mengungkap ketidaksiapan pemerintah dalam membaca realitas ekonomi masyarakat akar rumput.
Ketika akses terhadap teknologi belum merata, pemaksaan transisi digital hanya akan memperlebar kesenjangan. Meski Pemerintah telah merancang sejumlah kebijakan mudik 2025, seperti program mudik gratis dan pengaturan arus lalu lintas.
Namun, kebijakan ini cenderung simbolis dan tidak menyentuh akar persoalan. Misalnya, ucap dia, penurunan harga tiket pesawat 13-14 persen hanya menguntungkan kalangan menengah atas, sementara mayoritas pemudik yang bergantung pada bus, kereta ekonomi, atau kapal laut tetap terbebani kenaikan tarif.
Beberapa langkah rasional, menurut dia, justru diabaikan. Pertama, pembebasan atau subsidi tol selama mudik bisa langsung meringankan beban masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Kedua, subsidi bahan bakar untuk angkutan umum akan menekan kenaikan harga tiket.
Ketiga, pembatasan operasional truk di jalur mudik utama bisa mengurangi kemacetan. “Namun, pemerintah lebih memilih menjaga kepentingan operator jalan tol dan asosiasi logistik, ketimbang mengambil risiko politik untuk kepentingan rakyat,” tegas Achmad.
Karena itu, Achmad menyebut momentum Lebaran 2025 harus menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk menggeser paradigma kebijakan, dari yang sekadar administratif menuju kebijakan yang benar-benar membela kepentingan publik.
“Hanya dengan cara ini, mudik dapat kembali menjadi tradisi yang mempersatukan, bukan menguak luka ketidakadilan yang terus menganga,” tandasnya. (net/ilc/smr)
Sumber: inilah.com di WAGroup GENERASI PERUBAHAN INDONESIA (postRabu2/4/2025/dharulfitrah)
