Ekonom senior Faisal Basri menilai kebohongan luar biasa atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Indonesia dapat bonus dari bijih nikel. Indonesia memiliki kualitas bijih nikel yang baik di dunia, kata Faisal, tapi 95% kebutuhan nikel tersebut untuk perusahaan milik China.
semarak.co-Khususnya perusahaan Sang-Hai dengan harga nikel USD80 serta pemerintah Indonesia resmi menetapkan untuk perusahaan China USD34. Menurutnya dengan jumlah 95% produk bijih nikel diekspor ke China dengan jaminan bebas bayar pajak selama 30 tahun.
“Artinya begini, apabila bijih nikel kita terbaik di dunia harusnya jangan memprioritaskan China harusnya dipakai buat prioritas perusahaan lokal untuk kesejahteraan masyarakat,” sindir Faisal Basri dalam video yang diunggah Rizal Ramli di akun Twitter pribadi Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 2, 2022 dikutip Monitor Indonesia, Kamis (3/11/2022).
“Sebanyak 95% produknya di ekspor ke China dan bebas bayar pajak 30 tahun, lanjut Faisal, tolol itu namanya. Perkarakan saya silakan pak Jokowi. Ini sudah saya bilang kemana-mana bahkan sudah disidangkan kabinet terataskan omongan saya itu, tapi masih dipidatokan lagi, dipidatokan lagi, wah kita dapat rejeki nomplok Rp 450 T,” kecamnya.
Atas hal ini, Faisal yang ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) menilai pernyataan Preside Jokowi itu adalah kebohongan yang sangat luar biasa. “Kebohongan luar biasa itu, kita maksudnya rakyat Indonesia, China yang dapat 450 T nya itu. Jadi jangan main-main urus negara pak Jokowi,” pungkasnya dilansir democrazy.id/November 03, 2022.
Diketahui, Indonesia diperkirakan mendapatkan durian runtuh atau keuntungan yang besar dari sektor nikel mencapai US$30 miliar. Atau Rp450 triliunan dengan kurs Rp15.300 per dolar AS tahun ini. Keuntungan ini didapat dari hasil ekspor nikel yang sudah dilakukan proses hilirisasi.
Bahkan, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dan melakukan kegiatan ekspor melalui nikel bernilai tambah lewat hilirisasi. Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, sejak pemerintah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri, pemerintah mewajibkan untuk melakukan ekspor nikel melalui barang bernilai tambah lewat hilirisasi.
Hasilnya, pendapatan negara dari ekspor barang bernilai tambah itu melejit secara signifikan. Bahlil merinci, pada tahun 2017 ketika ekspor dilakukan melalui barang mentah, Indonesia hanya mendapatkan US$ 3,3 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2021 mencapai US$ 21 miliar. “Dan tahun 2022 US$ 30 miliar,” ungkap Bahlil.
Oleh karena suksesnya hilirisasi di sektor nikel, pada tahun depan pemerintah juga mewacanakan untuk menyetop ekspor timah dan bauksit serta tembaga. Adapun sektor-sektor tersebut juga akan wajib melakukan ekspor ketika hilirisasi sudah jadi.
Presiden Jokowi pada Selasa (11/10/2022) juga memamerkan kesuksesannya dalam hal hilirisasi pertambangan nikel. Pasca izin ekspor bijih nikel disetop, RI kata Jokowi ketiban durian runtuh hingga mencapai Rp360 triliun melalui hilirisasi nikel menjadi barang bernilai tambah.
Presiden Jokowi menyatakan, bahwa sebelum ekspor bijih nikel dilarang ekspor, pendapatan negara yang didapat dari sektor nikel ini hanya mencapai Rp 15 triliun. “Ini sekarang sudah melompat diangka Rp360 triliun dari Rp15 triliun. Itu baru satu komoditi, satu barang,” terang Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022).
Oleh karena itu, untuk mengulang kesuksesan pelarangan ekspor nikel. Kelak, Presiden Jokowi juga akan melarang kegiatan ekspor timah, bauksit hingga tembaga. (net/moc/smr)
sumber: democrazy.id dari MI di WAGroup PEACE ANIS PRIANGAN TIMUR (postSabtu5/11/2022/senokartikanugroho)
