Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba mengakui, pertumbuhan ekonomi Malut bisa menembus 27%, namun tidak dirasakan rakyatnya. Kehidupan mereka tetap bergelimang kemiskinan. Selain itu, Gubernur Kasuba mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut perekonomian Malut tumbuh 27%, namun hati-hati.
semarak.co-Dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Jakarta, Rabu (21/12/2022), Gubernur Kasuba berani bicara jujur. Dia menyatakan, perekonomian Malut di triwulan III-2022, melesat hingga 27%. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.
Tapi sayang, lanjut Gubernur Kasuba, tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Malut, tidak berkualitas. Lantaran tidak membuat warga Malut semakin sejahtera. Masalah ini disampaikan Gubernur Kasuba kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Viral Maluku Utara 27 persen, katanya hati-hati. Kalau kita hati-hati akan sulit menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab di sana, Maluku Utara hampir semua pulau, punya tambang nikel. Yang berpotensi merusak lingkungan,” jelas Gubernur Kasuba dilansir inilah.com, Rabu, 21 Des 2022 – 22:00 WIB di internet.
mantan politikus PKS menyebut, ada dua masalah besar di Malut yang perlu segera diselesaikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus diupayakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan warga Malut. “Kedua, segala bentuk aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan. termasuk kegiatan tambang,” terang putra Halmahera Selatan.
Permasalahan, kata dia, anggaran Provinsi Malut kecil, sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Intinya, Gubernur Kasuba ingin adanya tambahan dana untuk daerahnya. “Karena itu, bu menteri saya minta uang saja, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Maluku Utara,” kata Gubernur Kasuba.
Mendengar curhatan itu, Sri Mulyani langsung menjawab. Maksud pernyataan Presiden Jokowi adalah mewanti-wanti agar pertumbuhan ekonomi Malut yang sudah tinggi, jangan sampai turun signifikan alias anjlok.
“Untuk Pak Gubernur Maluku Utara, untuk pertumbuhan 27 persen, waktu bapak presiden bicara hati-hati itu, sebetulnya berarti jangan sampai turun lagi. Bukannya jangan sampai tidak meningkat,” jelasnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat Malut, Sri Mulyani menyarankan agar APBD diarahkan untuk membangun infrastruktur umum. Sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Bangun infrastruktur, bisa dari APBD atau APBN. Agar masyarakat tidak merasa terisolasi, atau tidak merasakan pembangunan. Ini kita akan melihat, menggunakan instrumen TKDD, atau instrumen di tempat bapak dengan APBD-nya,” terang Sri Mulyani di inilah.com.
Untuk menjaga lingkungan tidak rusak karena praktik pertambangan, Sri Mulyani menyarankan agar Pemda Malut tegas dalam syarat amdal serta berbagai upaya menjaga lingkungan. “Investasi besar mengenai nikel dampak lingkungannya, saya yakin, Ibu Menteri LHK, waktu investasi sudah ada amdalnya. Sehingga dampak lingkungan seharusnya tidak perlu dikhawatirkan,” jelasnya.
Di bagian lain, kericuhan di smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1/2023) yang menewaskan 3 pekerja dua tenaga kerja asing (TKA) asal China dan 1 tenaga kerja loka, karena Indonesia terlalu memberikan karpet merah terhadap investasi China.
Dalam acara Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Wisma Kalla Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (30/1/2023), mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau akrab disapa JK menyarankan pemerintah untuk merubah paradigma terkait keberadaan investor asing di sektopr pertambangan.
Langkah ini, menurut JK, perlu dilakukan. Agar, konflik antar pekerja seperti yang terjadi di GNI, yang menewaskan dua pekerja lokal dan 1 pekerja asing, tidak terulang di masa depan. Sejatinya, saat peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10/2022), JK sudah memperingatkan begitu berkuasanya investor China di industri nikel.
“Yang bikin resah adalah pekerjanya mayoritas tenaga kerja asing TKA. Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las. Pak Gubernur, tenggara, utara harus dikembalikan tambang ke masyarakat,” kata JK dilansir democrazy.id – Januari 31, 2023 dari inilah.com tayang akun medsos di twitter.
Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, sambung JK, konflik yang terjadi di Morowali. Saat ini, Kalla Group tengah membangun smelter nikel secara mandiri. Nilai investasinya tak main-main, mencapai Rp10 triliun.
“Smelter ini dikelola putra-putri terbaik Indonesia dan mempekerjakan warga sekitar smelter. Kita bikin smelter. Kita belajar sendiri, Insya Allah tahun depan smelter pertama milik nasional beroperasi,” pesan JK.
Menariknya, smelter nikel milik pribumi yang pertama ini, menggunakan energi bersih. Untuk listriknya dipasok dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA). “Smelter buatan Indonesia, harus bersumber dari energi bersih,” tegasnya. (net/cra/ilc/twt/smr)
