Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan intensitas pembangunan 1.301 unit rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera, agar dapat segera ditempati menjelang Lebaran 2026.
Semarak.co – Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, penyediaan hunian pascabencana merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo agar pemulihan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat.
“Hunian ini bukan sekadar bangunan, tetapi bagian dari pemulihan kehidupan masyarakat. Arahan Bapak Presiden jelas, kita harus memastikan masyarakat kembali merasa aman dan nyaman,” kata Menteri Dody, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis PU608, Kamis (19/2/2026).
Hingga 9 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, progres rata-rata pembangunan hunian mencapai 47% dan terus dikebut agar rampung paling lambat 28 Februari 2026. Dari total 1.301 unit hunian yang dibangun Kementerian PU, sebanyak 1.056 unit berada di Aceh dan 245 unit di Sumatera Utara.
Di Aceh, pembangunan menunjukkan progress yang signifikan di sejumlah wilayah. Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I sebanyak 84 unit telah mencapai 100%, sementara tahap II sebanyak 156 unit mencapai 83,72%. Di Bener Meriah, pembangunan 228 unit telah mencapai 55,7%, dan di Aceh Utara sebanyak 360 unit berada pada progres 48,1%.
Selanjutnya di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 168 unit dalam progres 19,15%, dan di Kota Subulussalam sebanyak 60 unit dengan progres 4,91%. Sementara itu, di Sumatera Utara pembangunan difokuskan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 245 unit yang tersebar dalam 21 blok.
Percepatan di lapangan dilakukan dengan menyiasati kondisi cuaca. Pekerjaan struktur dan eksterior dilaksanakan hingga malam hari saat cuaca mendukung, sementara pekerjaan interior tetap berjalan meskipun terjadi hujan, sehingga produktivitas konstruksi tetap terjaga.
Dalam pembangunan hunian tersebut, Kementerian PU menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI). Teknologi ini memungkinkan pembangunan tanpa alat berat, fleksibel diterapkan di lokasi terdampak bencana dengan akses terbatas.
Rumah hunian dirancang dengan konstruksi yang durable dan tahan gempa, serta dapat dipasang dan dibongkar tanpa menghasilkan limbah konstruksi. Dengan pendekatan tersebut, Kementerian PU optimis seluruh hunian dapat segera diserahterimakan sehingga masyarakat terdampak dapat kembali.
Pembangunan 245 Unit Huntara di Tapanuli Selatan Capai 70%
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Salah satunya adalah Huntara Batangtoru di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera meninggalkan tenda darurat dan menempati hunian yang lebih layak, sesuai arahan presiden Prabowo Subianto.
“Yang terpenting masyarakat bisa masuk ke rumah, keluar dari tenda. Kita dorong percepatan pembangunan hunian-hunian sementara di beberapa tempat, agar masyarakat bisa tinggal dengan aman dan layak,” ujar Menteri Dody.
Di Batangtoru, akan dibangun sebanyak 245 unit huntara yang tersebar dalam 21 blok. Seluruh unit tersebut rencananya diperuntukkan bagi sekitar 245 kepala keluarga (KK) warga terdampak banjir.
Hingga saat ini, progress fisik pembangunan Huntara Batangtoru telah mencapai sekitar 70 persen. Sejumlah alat berat dikerahkan guna mempercepat pekerjaan, antara lain excavator, concrete mixer (car mix), dump truck, bulldozer, dan vibro roller.
Kawasan Huntara Batangtoru dilengkapi fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tinggal sementara, antara lain mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi.
Kementerian PU berkomitmen memastikan hunian sementara dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus menjaga kelayakan lingkungan dan keberlanjutan pelayanan dasar selama masa pemulihan pascabencana. (hms/smr)
