Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bertukar cenderamata dengan Menteri PPPA Bintang Puspayoga (kanan) usai Mendes PDTT jadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Perpustakaan Nasional, Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021). Foto: humas Kemendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar jadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Perpustakaan Nasional, Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

semarak.co-Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Lalu menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan. Mendes PDTT mengajak para Kepala Desa Perempuan untuk mulai menata desa agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.

“Saya yakin Kepala Desa dan Masyarakat Desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi,” Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Selasa (8/6/2021).

Gus Menteri mengatakan Dana Desa sangat berikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak. Kementerian Desa (Kemendes) PDTT saat ini sedang fokus dengan pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa untuk hasilkan potret kondisi riil desa terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi.

BACA JUGA :  Bawaslu Nyatakan Iklan Dana Rekening Jokowi - Ma'ruf Amin Langgar Aturan

SDGs Desa, kata Gus Menteri, memberikan perhatian seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan potensi yang dimiliki Desa. Hingga hari ini, data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa yaitu sebanyak 38.533 Desa dengan 25.571.830 Kepala Keluarga dengan total warga mencapai 75 .429.368 orang.

Ini menunjukkan sudah 65% warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen. Dengan kondisi ini, kata dia, jika bisa menyelesaikan semua permasalahan di tingkat desa, maka itu sama kita telah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43%.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini optimistis jika akhir Juli 2021 proses pemuktahiran data berbasis SDGs Desa bakal tuntas. Dari sini, bisa lebih jeli lagi melihat hal yang ada di desa. Permasalahan desa kemudian sudah dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Hal ini akan membuat Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi adu otot tapi adu data soal permasalahan yang dihadapi desa seperti perempuan, anak, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.

“Itulah makanya, kami terus memantau agar pemetaan dan pendataan berbasis SDGs Desa bisa dilaksanakan secara maksimal hingga perencanaan pembangunan sudah berbasis masalah,” kata Gus Menteri.

BACA JUGA :  Memaknai Perjuangan RA Kartini, Perempuan Berhak Berperan Aktif dan Berkembang sesuai Pilihannya

Untuk lebih konkret, Gus Menteri merinci, enam hal yang jadi ukuran keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Pertama, sejauhmana kebijakan di desa tentang DRPPA.

Kedua, meningkatkan perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa dan BPD, meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa. Kemudian peran Ibu dan Keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak dan tidak anak yang menikah di bawah 18 tahun.

Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT akan merancang penghargaan untuk Kepala Desa Perempuan dengan enam kategori yang dipaparkan oleh Menteri PPA Gusti Bintang Puspayoga pada tahun 2022.

Setelah itu, Gus Menteri bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga kemudian menggelar dialog dengan Kepala Desa Perempuan se-Indonesia yang hadir secara online maupun offline.

Gus Menteri mendengarkan langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa dalam kaitan isu perempuan dan anak, termasuk soal penanganan stunting.

Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, isu ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, khususnya bagi perempuan. Itu terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara perempuan dan laki-laki masih selisih jauh.

BACA JUGA :  Keluar dari Dunia Artis Bollywood Demi Agama, Aktris Muslim India Ini Dikecam Penggemar

“Ketika kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dari sana kita melihat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan masih sangat menganggap besar. Ini menjadi PR kita bersama,” papar Bintang.

Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa tingkat IPM laki-laki pada 2020 sebesar 75,98. Sedangkan IPM perempuan baru 69,19. Dalam IDG yang mengukur peran aktif perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Turut hadir bersama Halim Iskandar, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Suprapedi serta Pejabat Eselon II Kemendes PDTT.

Aisyah Gamawati dan Harlina Sulistyorini sebelumnya dikukuhkan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga Sebagai Pengurus Paguyuban Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia. (fir/smr)

LEAVE A REPLY