Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan sebagian besar dari 10 permintaan yang diajukan puluhan tokoh Papua, salah satunya untuk membangun Istana Presiden di Pulau Cendrawasih ini. Padahal istana presiden di ibu kota baru, belum diapa-apain.
“Ya, dimulai tahun depan. Istananya dibangun (di Papua),” kata presiden saat menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
Janji itu menanggapi 10 permintaan tokoh Papua yang diwakili Abisai Rollo kepada presiden, yakni adanya pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua hingga Papua Barat.
Kemudian dibentuknya Badan Nasional Urusan Tanah Papua (BNUTP), penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, dan usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020.
Selanjutnya lagi, Jokowi diminta menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua, Presiden diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua serta membangun Istana Presiden Indonesia di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura.
Abisai bahkan menyumbangkan tanahnya seluas 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden di Papua dan dibisa dibangun dalam 5 tahun ini. “Saya tinggal di perbatasan menyumbangkan kepada Negara,” kata Abisai dihadapan Jokowi.
Presiden mengatakan pembangunan di tanah Papua yang paling berat adalah masalah tanah, namun dengan adanya pemberian ini, maka Istana Presiden dibangun mulai tahun depan.
Terkait dengan permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi juga setuju namun tidak langsung lima. Kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu. “Undang-undang mendukung ke pemekaran, tinggal dan lantas saya memang ingin ada usulan dari bawah, bukan dari kita,” katanya.
Sedangkan permintaan pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, Jokowi juga menyatakan setuju. Terkait Palapa Ring, Kepala Negara menyatakan akan selesai akhir tahun ini sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan layanan komunikasi seperti wilayah Jawa.
Untuk pembentukan lembaga adat untuk perempuan anak dan perempuan Papua, Jokowi menyatakan bagus untuk memberikan akselerasi perlindungan anak perempuan. Jokowi juga berjanji akan memaksa BUMN besar untuk menyediakan 1.000 lowongan kerja bagi lulusan anak Papua asli.
Dalam menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara ini, Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (net/lin)
sumber: indopos.co.id
