“Berkat investasi yang dan perdagangan yang membaik, Indonesia akan mendapat momentum lebih lanjut untuk pertumbuhannya. Untuk mencapai jalur pertumbuhan yang berkelanjutan ke depannya, diperlukan upaya berkesinambungan untuk terus memperbaiki infrastruktur, memperdalam reformasi struktural, dan mengatasi kesenjangan keahlian,” kata Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB di Indonesia di Jakarta, Kamis (6/4).
ADO memperkirakan pengeluaran rumah tangga akan meningkat tahun ini, dibantu oleh pulihnya harga komoditas, perluasan program Dana Desa, dan juga peningkatan upah minimum.
Belanja infrastruktur publik diperkirakan akan meningkat pada 2017, selaras dengan alokasi anggaran pemerintah. Investasi swasta juga diperkirakan naik karena bertambahnya pendapatan dari ekspor komoditas dan dampak dari reformasi struktural baru-baru ini yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan regulasi serta membuka sektor-sektor baru bagi investor asing.
Seiring membaiknya harga komoditas internasional, prospek ekspor Indonesia diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, dengan adanya peningkatan permintaan domestik, impor juga diperkirakan akan tumbuh meskipun dengan laju yang lebih lambat, dan perbedaan ini diperkirakan akan secara bertahap dapat membantu menurunkan defisit transaksi berjalan. Meningkatnya pertumbuhan dan membaiknya harga komoditas internasional diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi rata-rata.
Risiko yang dapat memengaruhi proyeksi ini antara lain kemungkinan lambatnya pelaksanaan reformasi kebijakan, dan kurangnya pendapatan fiskal. ADO juga mengidentifikasi risiko eksternal yang berasal dari ketidakpastian atas kebijakan perdagangan di negara-negara maju, dan pemulihan ekonomi yang lebih lemah daripada perkiraan di sejumlah mitra perdagangan utama.
ADO mencatat bahwa pemerintah amat bersungguh-sungguh melakukan reformasi kebijakannya. Reformasi tersebut, beserta fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur, akan membantu mendorong investasi dan mendiversifikasi kegiatan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
Selain itu, ADO mengidentifikasi kesenjangan keahlian sebagai hambatan besar bagi Indonesia dalam merealisasikan potensi pertumbuhannya. “Perlu dilakukan berbagai upaya yang berfokus pada strategi untuk memobilisasi sumber daya pemerintah dan swasta bagi pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan efisiensi belanja di sektor pendidikan publik,” ujar Mr. Wicklein. “Kerjasama dengan sektor swasta sangatlah diperlukan, agar para lulusan dapat memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan dan terus berubah, seiring pergerakan Indonesia menuju negara berpenghasilan menengah yang lebih tinggi.”
Secara umum, pencapaian pendidikan di Indonesia telah meningkat, namun lebih dari setengah dari seluruh tenaga kerjanya belum menuntaskan sekolah menengah atas, dan satu dari empat pemudanya belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Mutu pendidikan, dan ketidakcocokan antara keahlian yang dimiliki para lulusan dengan yang diperlukan oleh lapangan pekerjaan, perlu mendapat perhatian khusus.
ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. (wiy)